Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jabatan Ketua Komisi III Hadiah dari SBY untuk Ruhut"

Kompas.com - 19/09/2013, 10:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Demokrat merotasi sejumlah anggotanya dari jabatan strategis di fraksi dan komisi. Dari sejumlah nama yang dirotasi, beberapa di antaranya selama ini dikenal sebagai loyalis mantan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum. Sebut saja Saan Mustopa yang sebelumnya menjabat Sekretaris Fraksi Demokrat dan Gede Pasek Suardika yang menjabat Ketua Komisi III.

Posisi Pasek sebagai Ketua Komisi III akan digantikan Ruhut Sitompul, politisi Demokrat yang selama ini sangat "pedas" jika berkomentar soal Anas. Rotasi sejumlah anggota fraksi ini dikaitkan dengan kehadiran mereka dalam acara ormas bentukan Anas, Persatuan Pergerakan Indonesia (PPI). Dalam ormas ini, Pasek menjabat sebagai sekretaris jenderal.

Penetapan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR pun menimbulkan tanda tanya. Juru Bicara PPI M Rahmad menilai, Ruhut tidak layak menjadi Ketua Komisi III.

"Ruhut tidak layak menjadi pimpinan Komisi III. Komisi Hukum terancam berubah menjadi Komisi Badut. Saya sarankan fraksi-fraksi lain menolak," ujar Rahmad dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (19/9/2013).

Menurut Rahmad, pencopotan Pasek dan Saan merupakan hadiah SBY kepada Ruhut.

"Ini kan hadiah Pak SBY kepada kerja-kerja politik Ruhut selama ini untuk menyerang Anas. Sudah lama Ruhut menagih janji," ujar Rahmad.

Mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat dan mantan penulis naskah pidato SBY itu mengatakan, pemberian hadiah "jabatan" adalah hal yang lumrah di dunia politik.

"Ruhut layak mendapatkan hadiah itu meskipun kecakapan teknisnya mengundang banyak pertanyaan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf membantah bahwa rotasi anggota fraksi merupakan sanksi karena keterlibatan mereka dalam ormas bentukan Anas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com