Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din: Partai Islam, Bersatulah!

Kompas.com - 17/09/2013, 19:10 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin menyerukan seluruh partai Islam untuk bersatu dan merumuskan strategi bersama menghadapi Pemilu 2014. Jika partai Islam “ngotot” maju sendiri-sendiri, partai Islam berpotensi ditinggalkan pendukungnya.

“Saya sudah lama mengusulkan agar partai-partai Islam duduk bersama membangun koalisi strategis. Jangan menonjolkan keakuan yang justru merugikan umat. Dan kalau itu dilakukan, justru tidak mustahil mereka ditinggalkan,” ujar Din di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2013).

Ia mengatakan, partai-partai yang memboyong ideologi Islam harus bermusyawarah memutuskan sikap politiknya dan arah dukungannya pada calon presiden (capres) tertentu. Capres tersebut, menurutnya, bisa saja dari partai Islam. Namun, katanya, tidak tertutup kemungkinan partai Islam menjagokan capres yang tidak berlatar belakang partai Islam.

“Terserah mereka. Kalau sudah duduk bersama, bermusyawarah, capres bisa diambil dari partai Islam, bisa dari luar, entah siapa pun,” tegas Din.

Disampaikannya, yang terpenting, seluruh partai Islam yang menjadi peserta Pemilu 2014, saat ini mempertanggungjawabkan nama “Islam” yang diembannya.

“Jangan kemudian nama Islam itu diperjualbelikan saja. Itu tanggung jawab,” katanya.

Sementara itu, Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syindicate (SSS) Sukardi Rinakit mengatakan, ideologi tidak akan menjadi faktor penentu dalam koalisi Pemilu Presiden 2014. Menurutnya, koalisi penentuan pasangan capres maupun calon wakil presiden (cawapres) hanya ditentukan oleh hitung-hitungan politik kekuasaan saja.

“Apa yang disebut Islam Ideologis, secara politik sudah tidak ada lagi,” ujarnya.

Seperti diwartakan, Survei Lingkaran Survei Indonesia pada Oktober 2012 memprediksi, hanya ada dua partai berbasis Islam yang berhasil mencapai ambang batas parlemen 3,5 persen jika pemilu digelar saat itu.

Semakin menurunnya pemilih partai-partai Islam antara lain disebabkan persoalan integritas politisinya hingga ketiadaan program kerja nyata yang mampu menyelesaikan masalah rakyat. Jika ingin mempertahankan ceruk suaranya, sebaiknya partai-partai berbasis Islam bergabung.

”Hanya ada dua partai Islam yang bisa lolos jika pemilu diselenggarakan bulan ini dan parliamentary threshold ditetapkan 3,5 persen. Tetapi, saya belum bisa sebut partai mana saja. Hanya saja, kecenderungan partai nasionalis memang meningkat. Golkar semakin tinggi. PDI-P juga. Demokrat masih punya waktu dua tahun untuk berbenah. Nasdem dan Gerindra puya pendanaan cukup besar,” katanya.

Dalam survei LSI yang dirilis pekan lalu, lima besar parpol saat ini dikuasai partai berbasis kebangsaan, yakni Golkar 21 persen, PDI-P 17,2 persen, Partai Demokrat 14 persen, Partai Gerindra 5,2 persen, dan Partai Nasdem 5 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com