Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie: Putuskan Pemindahan Ibu Kota Segera

Kompas.com - 10/09/2013, 10:46 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menyatakan, keputusan memindahkan ibu kota pemerintahan diambil sesegera mungkin oleh pemerintah saat ini. Alasannya agar memudahkan persiapan dan pemerintahan selanjutnya dalam merealisasikannya.

Marzuki menuturkan, realisasi pada wacana pemindahan ibu kota tentunya memerlukan waktu yang tak singkat karena perlu pula pemindahan pusat pemerintahan. Namun, ia yakin hal itu dapat terselesaikan dalam waktu satu periode kepemimpinan.

"Sebaiknya keputusan politik tentang pemindahan tersebut sudah dilakukan saat ini, implementasi oleh pemerintahan berikutnya," kata Marzuki melalui pesan singkat yang diterima pada Selasa (10/9/2013).

Politisi Partai Demokrat ini sendiri mengaku setuju bila ibu kota pemerintahan dipindahkan. Ia menuturkan, wilayah di tengah-tengah Indonesia merupakan tempat yang tepat untuk menjadi ibu kota negara yang baru.

"Sejak dulu saya menyatakan pandangan yang sama, sebaiknya kota pemerintahan dipisahkan dari kota dagang atau industri. Pemindahan tersebut harus memberi dampak positif terhadap kepentingan nasional," tandasnya.

SHUTTERSTOCK / WARREN GOLDSWAIN Pemandangan Ibu Kota Jakarta dari atas gedung bertingkat.

Untuk diketahui, saat melawat ke Kazakhstan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencuatkan kembali wacana pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta. SBY merujuk beberapa negara yang telah lebih dulu sukses memindahkan ibu kota, termasuk Kazakhstan.

Rencana pemindahan pusat pemerintahan, kata SBY, sudah dia pikirkan sejak empat-lima tahun lalu. Waktu itu muncul berbagai pemikiran dan debat wacana, tetapi SBY mengaku memilih diam.

"Mengapa saya lebih memilih diam karena kebiasaan di negeri kita ini apa pun kalau muncul ide baru langsung didebat atau disalahkan. Sebaliknya, kalau saya mengatakan tidak perlu kita memikirkan pusat pemerintahan yang baru, tetap disalahkan juga," kata SBY dalam keterangan pers di Hotel Grand Emerald, St Petersburg, Rusia, Sabtu (7/9/2013) seperti dikutip dari situs www.presidenri.go.id.

SBY menilai, pemindahan ibu kota akan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Jika Indonesia memiliki kota pemerintahan yang baru, SBY pun yakin kondisi Jakarta akan jauh lebih baik. Meski ibu kota pindah, kata dia, Jakarta tetap akan berfungsi sebagai pusat ekonomi dan perdagangan.

"Kalau memang tidak ada solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan Jakarta, dan ada urgensi yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, tidak keliru kalau kita memikirkan suatu tempat yang kita bangun menjadi pusat pemerintahan yang baru," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com