Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Giliran Abraham Samad Puji Jokowi di Hadapan Megawati

Kompas.com - 07/09/2013, 12:31 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memuji figur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo karena dianggap mampu menjadi teladan dalam kampanye transparansi di jajaran eksekutif.

Hal itu disampaikan Samad di hadapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013).

Pujian Samad didasari langkah yang dipilih Joko Widodo ketika melaporkan gitar bas dari personel Metallica kepada KPK. Bagi Samad, hal ini dapat mencegah terjeratnya seorang pejabat karena menerima gratifikasi dari pihak lain.

"Pak Jokowi mencontohkan melaporkan gitar dari Metallica, bagus, bisa jadi contoh," kata Samad saat memberikan materi dalam Rakernas PDI Perjuangan.

Samad menuturkan, saat ini masih banyak pejabat negara yang dijerat KPK karena menerima gratifikasi. Ia menganggap hal itu tak perlu terjadi jika para pejabat tersebut memahami aturan mengenai gratifikasi.

Pimpinan KPK ini menjelaskan, seorang pejabat bisa terlepas dari dugaan menerima gratifikasi jika melaporkan apa yang diterimanya kepada KPK sebelum 30 hari sejak menerima pemberian tersebut.

Setelah laporan masuk, KPK akan menentukan apakah barang atau pemberian itu termasuk gratifikasi yang harus dilelang atau dikembalikan. "Ini yang perlu dipahami oleh eksekutif," tandasnya.

Dalam paparannya, Samad banyak menyampaikan mengenai latar belakang korupsi dan cara penanganannya. Ia juga banyak mengungkap tentang potensi kekayaan Indonesia yang dapat dijaga dengan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Rakernas PDI Perjuangan digelar pada 6-8 September 2013 di Ancol, Jakarta. Agenda utama rakernas ini adalah konsolidasi menghadapi pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden tahun depan.

Sebanyak 1.330 kader PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia hadir dalam rakernas hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com