Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Tentukan Capres Setelah Pemilu Legislatif

Kompas.com - 06/09/2013, 17:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa penentuan nama calon presiden (capres) tak akan dilakukan dalam rapat kerja nasional (rakernas). Menurutnya, waktu terbaik menentukan capres adalah setelah bergulirnya pemilihan umum anggota legislatif (pileg).

Mega mengungkapkan, dirinya menyadari betul banyaknya desakan dari dalam dan luar partainya agar ia segera memutuskan nama capres yang akan diusung di 2014. Sebab, berdasarkan hasil Kongres PDI Perjuangan, penentuan capres merupakan hak prerogatifnya sebagai Ketua Umum dan ia bertanggung jawab penuh atas keputusannya.

"Di koran, ada nuansa supaya PDI Perjuangan segera menyebut calonnya. Saya ini yang menentukan dan paling bertanggung jawab," kata Mega dalam Rakernas PDI Perjuangan, di Ancol, Jakarta, Jumat (6/9/2013).

Mega tak membantah bila ada suara yang menyebut PDI Perjuangan mengulur waktu dalam menentukan capresnya. Meski begitu, ia mengaku tak khawatir karena prinsipnya adalah pencalonan capres terkait dengan ambang batas presidential threshold dan ia menyiratkan bakal segera mengambil keputusan setelah hasil pileg diketahui.

"PDI-P adem ayem, ya karena memang apakah PDI-P dapat mencapai presidential threshold 20 persen tersebut. Sabar, nanti juga muncul nama itu," tandasnya.

Untuk diketahui, Rakernas PDI Perjuangan digelar mulai 6-8 September 2013, di Ecopark Convention Ancol, Jakarta. Agenda utama Rakernas ini adalah konsolidasi menghadapi pileg dan pilpres tahun depan.

Beberapa hari lalu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sempat menyampaikan bakal ada kejutan dalam Rakernas PDI Perjuangan kali ini. Pasalnya, Rakernas ini adalah yang terakhir kalinya dilakukan PDI Perjuangan sebelum perhelatan Pemilu 2014.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini tak menampik jika dalam Rakernas akan ada pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang datang dengan menyampaikan berbagai usulan nama calon presiden (capres). Usulan itu akan disampaikan di forum tertutup dalam Rakernas tersebut.

Semua usulan yang mencuat akan menjadi pertimbangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam memutuskan capres yang akan diusung partai berlambang banteng itu. Pengambilan keputusan, ujar Puan, menjadi wewenang penuh Ketua Umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com