Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Lirik Pramono, Mahfud, Soekarwo Jadi Pendamping Ical

Kompas.com - 05/09/2013, 10:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS
—Partai Golkar tidak berencana mengkaji pencalonan Ketua Umum Aburizal Bakrie sebagai Presiden pada Pemilu 2014 meskipun sejumlah elite partai berlambang pohon beringin ini mulai mempertanyakan keputusan partai mengusung Aburizal. Partai Golkar justru sudah mempertimbangkan tiga nama bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Aburizal.

Tiga nama itu adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo.

”Tiga nama itu diusulkan oleh DPD (Dewan Pimpinan Daerah)-DPD. Sekarang masih kami pertimbangkan,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin, Rabu (4/9), di Jakarta.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin
Namun, secara terpisah, Mahfud MD menyatakan dirinya siap maju menjadi capres pada Pemilu 2014 melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut Mahfud, dirinya saat ini hanya memiliki kesamaan pandangan dan visi bersama PKB.

”Saya akan bersama PKB dan hanya ingin berangkat dari NU,” ujarnya di hadapan ratusan warga NU dan PKB dari Banyumas dan Cilacap di Pondok Pesantren Al Anwar, Desa Bogangin, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah.

Menanggapi hal itu, Nurul mengatakan, Partai Golkar masih dalam proses menginventarisasi bakal cawapres. Apabila bakal cawapres yang dibidik sudah mendapat perahu lain, Partai Golkar akan mencari alternatif tokoh lainnya.

Karena itu, kata Nurul, nama-nama bakal cawapres yang akan mendampingi Aburizal itu akan menjadi salah satu tema bahasan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, awal November mendatang. Begitu pula mekanisme pemilihan cawapres akan dibahas dalam rapimnas. Rapimnas tidak akan membahas pencalonan Aburizal sebagai presiden.

Salah satu orang yang berharap pencalonan Aburizal dikaji ulang adalah politisi senior Partai Golkar, Zainal Bintang. Paling tidak ada dua alasan mengapa pencapresan Aburizal tidak dapat lagi dipertahankan. Pertama, tidak ada perkembangan berarti terkait elektabilitas Aburizal sebagai capres, tetap di bawah 10 persen. ”Kedua, mesin partai, seperti pengurus tingkat kota atau kabupaten, tidak bisa bekerja maksimal,” tutur Zainal, yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ormas MKGR.

Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari menegaskan, tidak ada dasar untuk mengkaji ulang pencapresan Aburizal (NTA/NWO/GRE)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com