Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djoko: Presiden Kenal Sengman sebagai Pengusaha

Kompas.com - 05/09/2013, 09:51 WIB

WARSAWA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sama-sama menegaskan, pengusaha Sengman Tjahja bukanlah Staf Khusus atau Utusan Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Penegasan kedua menteri itu disampaikan dalam konferensi pers khusus dan singkat pada Rabu kemarin di Warsawa, ibu kota Polandia, di sela-sela acara lawatan kenegaraan Presiden Yudhoyono ke negeri itu.

”Presiden mengenal Sengman sebagai pengusaha, seperti juga mengenal para pengusaha besar lain atau pengusaha menengah dan kecil, dalam proses pembangunan bangsa,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) kepada para wartawan Indonesia, termasuk wartawan Kompas Rikard Bagun.

”Presiden juga menghadiri acara pernikahan anak pengusaha Sengman, seperti juga kalau diundang acara serupa oleh para pengusaha atau kalangan lain,” kata Djoko menambahkan.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Penegasan Menko Polhukam diperkuat Menteri Sekretaris Negara dengan menyatakan, ”Saya praktis setiap saat mendampingi Presiden, bahkan bisa dibilang 24 jam. Sama sekali tidak benar
Sengman sebagai Staf Khusus atau Utusan Khusus Presiden.”

Jumpa pers bersama Menko Polhukam dan Menteri Sekretaris Negara itu sengaja dilakukan untuk meluruskan isu yang menyebutkan bahwa seakan- akan pengusaha Sengman memiliki kedekatan dengan istana.

Jumpa pers tersebut dilakukan beberapa saat setelah Presiden Yudhoyono dan Presiden Polandia Bronislaw Komorowski menggelar jumpa pers seusai pertemuan di Istana Kepresidenan Warsawa.

Presiden Yudhoyono menyatakan, tujuan kunjungannya untuk meningkatkan persahabatan, kemitraan, dan kerja sama kedua negara bilateral.

Ia juga mengatakan, kunjungannya bertujuan meningkatkan hubungan dan kerja sama ASEAN dengan Uni Eropa, terlebih karena kedua negara berperan penting di dua kawasan dan organisasi regional masing-masing.

Presiden Yudhoyono selanjutnya menyatakan, pertemuannya dengan Presiden Komorowski menghasilkan kesepakatan dengan agenda kerja nyata dalam sejumlah bidang, termasuk perdagangan.

”Nilai perdagangan bilateral 500 juta dollar AS (Rp 5,6 triliun) terlalu kecil bagi kedua negara, yang masing-masing memiliki potensi ekonomi tinggi.”

Sementara Presiden Komorowski menyatakan, kerja sama Polandia dan Indonesia tidak hanya penting untuk kemajuan ekonomi, perdagangan, dan demokrasi kedua negara, tetapi juga bagi kawasan dan dunia.

Dalam pertemuan kedua negara, sejumlah kesepakatan dicapai, seperti nota kesepahaman kerja sama bidang pangan dan perikanan. Presiden Yudhoyono juga mengungkapkan kesepakatan dalam bidang pertambangan, energi terbarukan, pariwisata, dan pertahanan. Khusus tentang kerja sama pertahanan, Menko Polhukam dalam kesempatan berbeda menjelaskan, kedua negara sudah mencapai nota kesepahaman untuk melakukan produksi bersama pesawat, helikopter, dan kapal patroli.

Presiden Yudhoyono dan Presiden Komorowski juga sepakat mendorong kerja sama antara provinsi dan daerah kedua negara. Kesepakatan lain menyangkut peningkatan kerja sama budaya dan antaragama untuk mendorong semangat toleransi di tengah gelombang radikalisme yang melanda dunia. Lebih-lebih karena Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim dan Polandia dengan mayoritas penduduk Katolik merupakan bangsa majemuk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com