Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Simulasi Pengamanan Pilpres 2014 Digelar di Mako Brimob

Kompas.com - 04/09/2013, 14:53 WIB
Ariane Meida

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Simulasi pengamanan Pemilu 2014 dalam rangka apel kepala satuan wilayah (Kasatwil) tahun 2013 digelar di Mako Brimob Polri Kelapa Dua Depok, Rabu (4/9/2013). Simulasi pengamanan sejak awal kampanye hingga pelantikan calon presiden dan calon wakil presiden ini ditujukan untuk menjadikan Kasatwil yang berkarakter dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Pemilu 2014.

"Peragaan tadi bukan harga mati, masih bisa dievaluasi, dan kalau diperagakan adalah kegagalan para Kasatwil. Pencegahan itu yang lebih diutamakan," ujar Wakapolri Komjen Pol Oegroseno dalam kata sambutannya setelah peragaan usai.

Salah satu simulasi bercerita tentang kerusuhan yang terjadi pada masa kampanye dan pada saat presiden dan wakil presiden baru sudah terpilih.

Ceritanya, suasana kota Tanjung tengah dalam masa tenang setelah kampanye. Satpol PP mencabut tanda gambar calon presiden yang masih terpasang, dan memberi imbauan kepada masyarakat untuk mencabut alat-alat peraga milik calon-calon presiden yang masih terpasang.

Ditemui di suatu jalan, gambar capres yang masih terpasang. Pendukung capres lainnya tidak menginginkan gambar tersebut masih terpasang. Mereka lalu datang dan merobek-robek gambar calon presiden tersebut.

Anggota kepolisian dengan perintah Kapolres datang untuk memberi imbauan agar warga tidak bertindak anarkis. Ternyata warga melawan dan kepolisian langsung sigap mengatasi. Beberapa orang diamankan lalu dibawa ke posko untuk diserahkan kepada unit reskrim.

Kemudian, Pemilu sudah diselenggarakan dan calon presiden serta calon wakil presiden Indonesia sudah terpilih. Ternyata, ada massa yang unjuk rasa di depan tempat pelantikan, gedung DPR RI.

Polisi yang sudah mendapatkan informasi mengenai adanya unjuk rasa sudah berjaga-jaga menantikan kedatangan para pengunjuk rasa. Para pendemo di depan gedung DPR RI ini berencana menggagalkan jalannya pelantikan capres dan cawapres, serta menuntut pemilu ulang. Situasi semakin tidak terkendali.

Massa menimpuki barikade petugas, membakar dan merusak fasilitas umum yang ada disekitar gedung pelantikan. Lalu massa di semprot dengan water canon dan ditembakan gas air mata. Petugas bermaksud membubarkan massa supaya terpecah jadi kelompok-kelompok kecil sehingga mudah dibubarkan. Massa mulai terdorong kebelakang, lalu petugas memasang pagar berduri, agar massa tidak dapat memasuki lokasi pelantikan capres dan cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com