Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas PDI-P dan Gerindra Melesat karena Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 27/08/2013, 09:28 WIB

KOMPAS.com - Survei opini publik yang dilakukan Litbang Kompas pada Juni 2013 menunjukkan PDI Perjuangan dan Gerindra mengalami peningkatan elektabilitas yang signifikan. Pada survei Desember 2012, PDI-P meraih 13,3 persen. Saat ini, PDI-P menempati posisi puncak, diminati 23,6 persen responden.

Sementara, Gerindra melonjak menjadi 13,6 persen, dibanding survei sebelumnya dengan 6,7 persen. Seperti dipaparkan dalam catatan survei Kompas, peningkatan elektabilitas kedua partai itu terkait dengan adanya sosok Joko Widodo di PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto di Gerindra.

Joko Widodo—yang dalam hasil survei ini juga tercatat sebagai tokoh paling populer, meraup dukungan hingga 32,5 persen responden—berhasil mentransformasikan sosok dirinya yang positif di mata masyarakat sebagai ikon yang positif pula bagi PDI-P. Begitu pun Prabowo Subianto, di mata masyarakat yang identik dengan Gerindra. Tingginya popularitas Prabowo dengan sendirinya melambungkan popularitas Gerindra.

Pesona keduanya dinilai mampu memengaruhi calon pemilih yang belum menentukan partai pilihan. Pada survei Juni, masih tercatat 36,3 persen responden yang belum menentukan parpol yang menjadi pilihan mereka. Namun, pada survei enam bulan kemudian, jumlah kelompok ini menurun, tinggal 13,4 persen.

Perubahan pola penyikapan politik responden ini didasarkan pada keyakinan mereka terhadap nilai positif yang dimiliki kedua sosok. Joko Widodo dikenal dengan kepribadian, sikap ataupun gaya berpolitik, dan kinerjanya dalam pengelolaan kota Jakarta, terbukti mampu memikat bagian terbesar publik. Prabowo Subianto dinilai sebagai sosok tegas dan berkepribadian kuat, juga dinilai positif oleh responden.

Berbeda dengan beberapa parpol lain yang tidak memiliki atau punya sosok, tetapi belum mampu mendongkrak popularitas parpolnya. Partai Golkar, misalnya, merupakan salah satu parpol yang sudah mengusung ketua umumnya, Aburizal Bakrie. Pada survei sebelumnya, Golkar bertengger di posisi atas.

Namun, kini langkah penguasaan pengaruhnya di mata publik relatif stagnan. Sekalipun Aburizal Bakrie sudah secara tegas mengajukan diri sebagai calon presiden dari Golkar serta secara intensif mengenalkan diri dan programnya kepada masyarakat, sejauh ini hanya berbuah pada peningkatan elektabilitas dirinya dari 5,9 persen menjadi 8,8 persen. Sementara popularitas Golkar saat ini sebesar 16 persen responden, yang tidak jauh berbeda dengan kondisi enam bulan lalu.

Begitu pun parpol-parpol yang menurut hasil survei menduduki papan tengah atau papan bawah. Keberadaan ketua umum atau sosok yang bergabung pada partai tersebut belum banyak memberikan dampak peningkatan popularitas. Baik PAN, PPP, PKB, atau Nasdem sebagai pendatang baru maupun Hanura yang mendapatkan dukungan sosok baru, sepanjang enam bulan terakhir, posisi parpolnya relatif stagnan, tidak menunjukkan peningkatan.

Jika ditelusuri, bagi mayoritas responden survei, persoalan keberadaan dan citra sosok ini pula yang menjadi faktor pembentuk utama penolakan mereka terhadap parpol. Kondisi demikian tampak nyata pada Partai Demokrat dan PKS. Terhadap Partai Demokrat, misalnya, selain hasil survei menunjukkan posisi keterpilihan partai pemenang Pemilu 2009 ini anjlok (keterpilihan hanya 9,3 persen) pada Desember 2012, juga menunjukkan sebagai parpol yang paling tinggi resistansinya. Saat itu, 12,2 persen responden yang paling tidak menginginkan parpol ini memenangi Pemilu 2014.

Prahara parpol yang menyeret para petinggi parpol hingga ketua umum dalam tuntutan kasus-kasus korupsi menjadi alasan utama responden menolak parpol ini. Kini 16,1 responden tidak ingin parpol itu menang pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com