Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sinta Wahid: Kalau Bilang Toleransi Lebih Baik, "Mbok Yo" Lihat Kondisi Sebenarnya...

Kompas.com - 16/08/2013, 18:11 WIB
Ariane Meida

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Istri almarhum mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, mengatakan, kondisi toleransi di Indonesia saat ini masih tetap memprihatinkan. Berdasarkan laporan yang masuk kepadanya sebagai penerima laporan tentang intoleransi dan kebebasan beragama serta dampaknya bagi perempuan, kondisi toleransi di Indonesia belum ada kemajuan dan tidak lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu, dia menilai, klaim bahwa toleransi antar-umat beragama di era Presiden SBY lebih baik itu salah besar.

"Kalau kita mengatakan bahwa kondisi kerukunan antar-umat beragama itu lebih baik, mbok yo dilihat, setiap hari minggu, GKI Yasmin, HKBP, itu masih beribadah di depan istana, Ahmadiyah juga masih dikejar-kejar seperti itu, kemudian kasus Cikesik, Syiah, lah itu kan sudah menunjukkan," ujar Sinta sesuai seremonial penyerahan dana bantuan pendidikan kepada Samsu Julianto, suami almarhumah Tri Munarti, korban tabrak lari dalam peristiwa kerusuhan FPI di Kendal, Jumat (16/8/2013), di Wahid Institute, Jakarta.

Menurut Sinta, masyarakat Indonesia sudah semenjak dahulu hidup dalam kebhinekaan. Perbedaan yang sudah ada sejak dulu hingga saat ini tentu tidak dapat diingkari.

Ia menambahkan, kemerdekaan negara Indonesia diperjuangkan oleh semua komponen masyarakat. Oleh karena itu, lanjutnya, baik pemerintah maupun masyarakat harus bekerja sama dengan melihat bahwa orang-orang di sekitarnya adalah saudara sebangsa dan bertanggung jawab menjaga kerukunan.

"Jadi, seharusnya ya kita ini hidup rukun, saling bergandengan, saling menghormati dan menghargai. terutama kepada masyarakat minoritas, dan itu tidak menyimpang dari agama Islam. Rasulullah mengajarkan kerukunan hidup yang dituangkan dalam Piagam Madinah bahwa kita umat Islam bisa hidup rukun, hidup berdampingan, dan melindungi kelompok minoritas," ujar Sinta.

Sementara itu, dalam pidato kenegaraan di depan sidang paripurna DPR-DPD RI, Jumat (16/8/2013), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari masih banyaknya tantangan dalam kehidupan majemuk rakyat Indonesia. Namun demikian, Presiden menilai, secara umum, kehidupan bertoleransi di Indonesia sudah baik.

"Secara umum, hubungan antar-kelompok dan golongan dalam masyarakat kita yang majemuk, sesungguhnya masih terjaga. Walaupun begitu, saya sungguh prihatin dengan masih terjadinya sejumlah insiden intoleransi dan konflik komunal, yang di antaranya bahkan disertai dengan kekerasan. Sebenarnya, itu semua dapat dicegah apabila kita senantiasa mengedepankan dialog," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com