Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partisipasi Pemilih Luar Negeri Rendah, KPU Diminta Jemput Bola

Kompas.com - 15/08/2013, 16:54 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan terobosan untuk meningkatkan partisipasi pemilih luar negeri. Pada Pemilu 2009, tingkat partisipasi hanya 22 persen. Cara yang bisa dilakukan, misalnya menjemput WNI atau membuka tempat pemungutan suara (TPS) di tempat strategis.

"Partisipasi hanya 22 persen itu kan rendah sekali. Bagaimana, misalnya kita (panitia pemungutan suara) menjemput pemilih, atau bawa kotak suara seperti di rumah sakit," ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, seusai diskusi bertema "Mengawal Suara Pemilih Luar Negeri", Kamis (15/8/2013), di Kantor KPU, Jakarta.

Cara lain, katanya, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) setempat mendekatkan TPS ke tempat strategis yang lebih dekat dan mudah terjangkau pemilih. Menurutnya, hal itu efektif mendongkrak partisipasi WNI, terutama yang bekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga dan kontraktor.

"Tapi, kan harus ada izin dari pemerintah setempat supaya kita bisa melakukan pemungutan suara di tempat tertentu. Di mana bisa dibuat (TPS)," lanjut Nelson.

Selain itu, katanya, PPLN harus memaksimalkan pemberian suara melalui pos. Dia menilai, pemberian suara melalui pos memang lebih berpotensi manipulasi. "Namun, kita harap kejujuran PPLN di luar negeri tinggi," katanya.

Ia memaparkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi pemilih luar negeri rendah, di antaranya waktu pemungutan suara yang sempit. Dia mengapresiasi langkah KPU yang menetapkan pemungutan suara di luar negeri dilakukan dalam beberapa hari.

"Jadi, ketika pemilih mau ke TPS bisa menyesuaikan hari kerja atau liburnya," ujar Nelson.

Ia juga mengungkapkan, banyak WNI di luar negeri yang tidak terdata PPLN. Kalaupun terdaftar, katanya, domisili WNI di luar negeri kerap berpindah dan tidak tercatat.

"Bahkan ada, walau hanya sebagian kecil tidak jelas kehadirannya di sana, mungkin tidak menggunakan dokumen-dokumen resmi dari Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, Bawaslu ikut bertanggung jawab agar WNI di luar negeri dapat memilih. Hanya, kata dia, pihaknya mengalami keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Ia mengatakan, untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di luar negeri, Bawaslu membentuk pengawas pemilu (panwaslu) luar negeri di 26 titik. Setiap titik, ungkap Nelson, didukung tiga orang anggota panwaslu.

"Walau PPLN ada di 130 titik," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com