Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik, Patrialis Biasa-biasa Saja...

Kompas.com - 13/08/2013, 13:48 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penetapan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikritik berbagai pihak, terutama dari kalangan aktivis. Selain penetapan tersebut dianggap melanggar Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Patrialis juga dianggap tidak layak menjadi penjaga konstitusi. Bagaimana tanggapan Patrialis?

Patrialis mengaku tidak mempermasalahkan hal itu lantaran menganggap bagian dari dinamika demokrasi dan negara hukum. Patrialis menganggap mereka yang mengkritik sebagai adik dan kawan.

"Masa saya mau marah-marah? Biasa-biasa sajalah. Enggak usah terlalu hirau, khawatir," kata Patrialis seusai pengambilan sumpah sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/8/2013).

Selain Patrialis, ikut diambil sumpahnya dua hakim konstitusi lain, yakni Maria Farida Indrati dan Akil Mochtar. Patrialis menggantikan Achmad Sodiki yang habis masa jabatannya. Adapun masa jabatan Maria dan Akil diperpanjang.

Patrialis mengaku tak khawatir lantaran yang menentangnya hanya segelintir orang. "Yang kontroversi berapa orang? Warga negara Indonesia berapa orang? Ada enggak nol koma nol nol nol sekian (dari warga Indonesia)," tanya Patrialis.

Patrialis mengaku membaca kritikan tentang dirinya ketika umrah. Selain hanya segelintir orang, mantan Menteri Hukum dan HAM itu juga tak khawatir lantaran banyak masyarakat atau LSM lain yang mendukung.

Patrialis menambahkan, dirinya tidak langsung ditetapkan sebagai hakim konstitusi oleh Presiden. Ada proses yang dilalui. Awalnya, ia mengaku diusulkan oleh Menhuk dan HAM Amir Syamsuddin untuk menjadi hakim konstitusi.

Patrialis lalu dipanggil Presiden bulan Juli 2013. Ia mengaku ditanya visi dan misi oleh Presiden. Ketika itu, kata dia, ada beberapa menteri mendampingi. Namun, Patrialis tak tahu apakah ada calon lain.

Hasilnya, Presiden menetapkan mantan politisi PAN itu untuk duduk di MK. "Kalau saya cacat, enggak diamanahkan (Presiden) dong," kata Patrialis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com