Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumhur: Justru TKI yang Dorong Saya Maju Jadi Capres

Kompas.com - 07/08/2013, 09:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Nasional (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menegaskan, persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menggunung tak akan membendung langkahnya maju sebagai salah satu kandidat capres Partai Demokrat. Pasalnya, Jumhur mengklaim, para TKI sendiri yang mendorongnya mencalonkan diri sebagai presiden.

"Saya jalan aja, saya rasa nggak ada masalah atau tidak ada guilty feelings. Karena yang mendukung saya maju ya mereka-mereka (buruh dan TKI) yang merasakan sendiri di lapangan," ujar Jumhur dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (6/8/2013).

Jumhur mengakui selama ini belum mampu maksimal persoalan TKI di luar negeri. Dia mengaku selama menjalani tugas di BNP2TKI, memang masih banyak pekerjaan rumah terkait persoalan TKI.

"Kami memang tidak bisa urus masalah TKI 100 persen sempurna, karena banyak hal yang bukan otoritas kami," kata Jumhur.

Ia menjelaskan persoalan TKI di luar negeri misalnya, menjadi otoritas di wilayah itu. Selain itu, Jumhur beralasan menumpuknya masalah TKI juga disebabkan penyaluran TKI sudah puluhan tahun dilakukan. Untuk maju sebagai peserta konvensi capres Partai Demokrat, Jumhur pun mengatakan dirinya bukan berarti tak menghasilkan apa pun selama di BNP2TKI. Dia mengkalim berhasil menekan persoalan PHK buruh hingga 50 persen.

"Selain itu, Saudi kita juga berhasil moratorium. Ini suatu hal yang revolusioner dan pertama kali terjadi. Selain itu juga ada penurunan biaya penempatan, bunga bank, sampai call center. Tapi tidak sempurna memang iya," ungkap Jumhur.

Saat ditanyakan banyaknya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengkritik kinerjanya, Jumhur menjelaskan banyak tipe LSM di Indonesia. Salah satunya adalah Migrant Care, sebut Jumhur, yang berfungsi setiap kerja pemerintah.

"Jadi silakan saja, saya hormati mereka kritik. Kalau mereka (buruh dan TKI) benci saya, tidak mungkin buruh migran dan TKI mendukung," imbuh Jumhur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com