Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Jalur Pantura ke KPK

Kompas.com - 05/08/2013, 23:26 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat Anti-Korupsi Insonesia (MAKI) melaporkan kasus dugaan korupsi proyek perbaikan jalur Pantura ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Proyek perbaikan jalur Pantura itu ditengarai menghabiskan anggaran sebesar Rp 2 triliun tiap tahunnya.

"Ya, kami memang telah melaporkan ke KPK dugaan korupsi perbaikan jalan abadi di Pantura. Perbaikan proyek jalan itu mencapai Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun tiap tahunnya dengan jarak 1.400 km," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Senin (5/8/2013).

Boyamin menambahkan, berdasarkan hasil investigasi, ditemukan modus dugaan korupsi dengan menurunkan kualitas material yang digunakan untuk perbaikan jalan.

Penurunan kualitas itu diduga kuat sengaja dilakukan sehingga dalam waktu singkat jalan tersebut telah rusak kembali.

"Mereka sebenarnya sengaja tutup mata dengan membiarkan kualitas jalan atau jembatan itu jelek. Disengaja agar cepat rusak," kata Boyamin.

Menurut dia, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

Boyamin melanjutkan, MAKI menyerahkan sejumlah barang bukti berupa dokumen-dokumen tender, dokumen lelang, seperti surat pemesanan aspal dan pemesanan beton.

MAKI juga menyiapkan dua saksi yang bersedia memberi keterangan kepada KPK.

"Selain laporan, saya lampirkan beberapa orang yang bisa jadi saksi kunci. Saya berikan alamat dan nomor handphone-nya. Saksi-saksi tersebut siap dipanggil KPK kapan pun. Saya masih merahasiakan nama saksi tersebut karena saya khawatir saksi akan dilobi pihak PU," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, KPK akan mengusut dugaan korupsi perbaikan jalur Pantura jika audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah selesai.

Di tempat terpisah, Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, pihaknya tengah melakukan audit terkait proyek jalur Pantura.

Saat ini, kata dia, pengumpulan data dan pemetaan jalan sedang dilakukan.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan perlunya pembangunan jalan karena setiap meter dari jalan nasional memerlukan penanganan setiap tahunnya.

Setiap tahun dilakukan pemeliharaan rutin, termasuk rekonstruksi dan penambalan lubang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com