Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dekat dengan SBY, Putut Bisa Bernasib seperti Timur Pradopo

Kompas.com - 02/08/2013, 12:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eva K Sundari menyebut Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayu Seno sebagai calon terkuat pengganti Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Menurut Eva, Putut berpeluang besar karena memiliki kedekatan personal dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984 ini sempat menjadi ajudan Presiden pada periode 2004-2009.

Meski Putut masih jenderal bintang dua, Eva memperkirakan kenaikan pangkatnya bisa dipercepat oleh Presiden SBY. Pasalnya, manuver percepatan kenaikan pangkat juga pernah dilakukan Presiden SBY saat memilih Jenderal (Pol) Timur Pradopo sebagai Kapolri.

"Kita ingat bagaimana Presiden bermanuver memaksakan percepatan kenaikan pangkat Pak Timur sehingga akal-akalan terjadi di luar speed yang ada. Saya khawatir, Presiden akan melakukan hal yang sama untuk Pak Putut yang eks ajudan," kata Eva saat dihubungi pada Jumat (2/8/2013).

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, dirinya berharap Presiden SBY dapat memilih calon Kapolri terbaik. Secara kriteria, Eva memandang figur yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah sosok Kapolri yang tegas pada tindakan intoleran dan premanisme, antikorupsi, akuntabel, dan independen agar tidak mengganggu terselenggaranya seleksi yang terbuka dan fair.

"Potensi terbesar (jadi Kapolri) Pak Putut berdasarkan kedekatan personal. Kalau ada pemaksaan kenaikan pangkat, ya Jenderal (Putut) itu yang jadi," ujarnya.

Untuk diketahui, Putut termasuk perwira dengan karier yang mengilap. Karier kepemimpinan pria berusia 52 tahun ini diawali dengan menjabat Kapolres Situbondo (2000-2001) dan kemudian menjabat sebagai Kapolres Jember selama dua tahun (2001-2003). Setelah itu, Putut kemudian ditarik ke Mapolda Jawa Timur sebagai Korspripim (2003-2004).

Seiring naiknya SBY sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2004, Putut pun ditugaskan sebagai ajudan Presiden selama lima tahun (2004-2009). Naik pangkat sebagai jenderal, Putut ditugasi sebagai Wakapolda Metro Jaya (2009-2011), Kapolda Banten (2011), lalu mendapat pangkat Irjen dan menjabat Kapolda Jawa Barat (2011-2012). Hingga kemudian, pada 31 Oktober 2012, Putut resmi menjadi Kapolda Metro Jaya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo akan memasuki masa pensiun pada Januari 2014. Komisi Kepolisian Nasional membuat penilaian rekam jejak terhadap sembilan perwira tinggi Polri yang dapat dicalonkan menjadi Kapolri. Mereka adalah Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Sutarman, Kepala Lembaga Pendidikan (Kalemdik) Polri Komjen Budi Gunawan, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar, Kepala Divisi Informasi dan Teknologi (IT) Polri Irjen Anis Angkawijaya, Wakil Kabareskrim Polri Irjen Anas Yusuf, Kepala Divisi Hukum (Divkum) Polri Irjen Anton Setiadi, Kepala Badan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Puji Hartanto, Kepala Polda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno, dan Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asop) Inspektur Jenderal (Irjen) Badrodin Haiti.

Irjen Badrodin Haiti akan segera naik pangkat menjadi Komjen setelah menggantikan Komjen Oegroseno yang dilantik menjadi Wakapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com