Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dalami Tudingan Nazaruddin soal Kasus Korupsi

Kompas.com - 01/08/2013, 20:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — PDI Perjuangan akan mendalami keterangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Sebelumnya, Nazaruddin menuding politisi PDI Perjuangan seperti Trimedya Panjaitan dan Olly Dondokambey terkait dengan sejumlah kasus korupsi.

"Saya belum tahu apa yang diceritakan Nazaruddin. Nanti kami akan kaji lebih dalam soal ini," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kehormatan Sidarto Danusobroto seusai acara peringatan Nuzulul Qur'an di kantor DPP PDI Perjuangan, Kamis (1/8/2013).

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan, jika benar Nazaruddin sempat membawa-bawa nama politisi partainya, hal itu masih perlu dibuktikan lebih lanjut. "Ini masih panjang karena perlu ada pembuktian. Akan kami pelajari soal ini," ucap Sidarto.

Saat ditanyakan tentang kemungkinan PDI Perjuangan memanggil Olly dan Trimedya, Sidarto menilai hal itu belum perlu dilakukan. "Ini kan baru keterangan. Dia perlu bukti dan klarifikasi soal itu," imbuh mantan ajudan Presiden Soekarno ini.

Nazar berkicau lagi

Nazaruddin kembali berkicau. Nazar menyebutkan keterlibatan Dondokambey dalam proyek pembangunan gedung pajak dan dugaan korupsi perusahaan penerbangan Merpati. Kali ini tak hanya nama Olly yang disebut, tetapi juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Setya Novanto. Setya juga menjabat bendahara umum di partai berlambang pohon beringin itu.

"Tentang proyek Merpati, yang itu juga bagi-baginya di DPR. Waktu itu jutaan dollar dibagi ke semua fraksi. Hampir dapat (uang), terutama Fraksi Demokrat. Yang dibagikan waktu itu untuk ketua fraksinya; di Golkar ke Novanto, PDI-P ke Olly," beber Nazaruddin.

Dia mengaku semua detail telah disampaikan ke KPK. Di sisi lain, Nazar juga menyeret lagi nama politisi Partai Demokrat, Munadi Herlambang. Ia mengaku diperintah Munadi soal pembelian saham PT Garuda Indonesia. Pembelian saham PT Garuda Indonesia ini ditengarai berasal dari dana hasil korupsi proyek wisma atlet SEA Games.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com