Indonesia Tidak Pernah Punya Data Pemilih Disabilitas

Hal ini terungkap dari penelitian yang dilakukan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Koordinator Nasional JPPR Mochammad Afifuddin mengatakan, hal ini berdasarkan riset di lima kota, yakni Yogyakarta, Mamuju, Jakarta, Pangkal Pinang, dan Tangerang Selatan.

"Tidak ada data pemilih disabilitas di masing-masing daerah. Data yang kami pakai ini murni improvisasi teman-teman kami di lapangan," ujar Afif dalam diskusi di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Afif menjelaskan, untuk mencari data itu, pihaknya bahkan harus menyusuri data satu per satu ke Komite Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilu Kecamatan (PPK). Dari data yang didapat satu per satu itu, JPPR kemudian merangkumnya.

Menurut Afif, anggota KPPS yang mendata pemilih di wilayahnya sebenarnya sudah mencantumkan adanya pemilih disabilitas. Namun, entah kenapa, saat masuk di dalam daftar pemilih tetap (DPT), keterangan pemilih penyadang disabilitas hilang.

Padahal, kata Afif, data itu bisa berpengaruh pada penyediaan alat bantu, pendampingan, cara berkomunikasi KPPS dengan penderita difabel, hingga pengawasan yang dilakukan panwaslu atau lembaga swadaya masyarakat saat pemungutan suara berlangsung.

"Hanya Yogyakarta saja yang KPU-nya terbuka dan mau mencantumkan keterangan disabilitas," ucap Afif.

Hilangnya keterangan disabilitas di dalam data pemilih, lanjut Afif, adalah dampak dari politik kepentingan penguasa. "Kalau penguasa merasa tidak penting kolom keterangan itu dimasukkan, maka hilang pula hak-hak politik kaum disabilitas," katanya.

Berdasarkan data ASEAN General Election for Disability Access (Agenda), penyandang difabel di seluruh dunia mencapai 15 persen dari total jumlah penduduk. Sementara itu, jumlah penyandang disabilitas di kawasan Asia Tenggara mencapai 90 juta orang dari 600 juta penduduk.