Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2012, Harta Kekayaan Calon Kapolri Irjen Badrodin Haiti Rp 5,8 Miliar

Kompas.com - 26/07/2013, 12:32 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Badrodin Haiti tercatat pernah melaporkan harta kekayaannya pada 10 Oktober 2012. Saat itu, total harta kekayaan Badrodin Rp 5,8 miliar. Rinciannya, total harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan Rp 4,35 miliar. Badrodin juga memiliki sejumlah tanah di Depok, Jakarta Selatan, Bekasi, hingga Semarang.

Adapun harta bergerak Badrodin total Rp 350 juta. Harta bergeraknya yaitu sebuah mobil Kijang dan Honda Accord. Kemudian, surat berharga Rp 1 miliar tahun investasi dari 2008 sampai 2012 yang merupakan hasil sendiri. Badrodin juga tercatat memiliki utang Rp 200 juta.

Total kekayaan Badrodin pada tahun 2012 bertambah. Sebelumnya, pada LKHPN 1 Juli 2010 total kekayaan Badrodin Rp 4,7 miliar. Pada tahun itu, Badrodin masih menjabat Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri.

Seperti diketahui, Badrodin merupakan salah satu nama yang masuk dalam bursa calon kapolri. Pria kelahiran Jember, 24 Juli 1958, itu pernah menjabat di antaranya Kapolda Jawa Timur dan Kapolda Sumatera Utara.

Badrodin merupakan alumnus terbaik Akademi Kepolisian angkatan 1982 dan memperoleh Adhi Makayasa. Hari ini, Jumat (26/7/2013), Badrodin melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Ada 9 nama calon kapolri yang diminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk melapor harta kekayaannya ke KPK. Para calon kapolri ini diberi jadwal untuk melapor harta kekayaan selama dua pekan sejak Senin (22/7/2013).

Hingga hari ini, ada enam kandidat yang sudah melapor, termasuk Badrodin. Mereka adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Anang Iskandar, Kapolda Bali Inspektur Jenderal Arif Wachjunadi, Kabareskrim Komjen Sutarman, Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayu Seno, dan Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan.

Seperti diketahui, yang dilakukan Kompolnas merupakan tindak lanjut rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengganti Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada tahun ini atau sebelum masa pensiun Timur yakni tahun 2014. Mereka yang berpotensi menjadi calon kapolri yakni masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah.

Ada sejumlah nama yang beredar sebagai calon kapolri. Untuk jenderal bintang tiga, yaitu Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar. Adapun untuk jenderal bintang dua, yaitu Kadiv TI Inspektur Jenderal (Pol) Tubagus Anis Angkawijaya yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, Kakorlantas Irjen Pudji Hartanto, Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno, Kapolda Bali Irjen Arif Wachjunadi, dan Kapolda Sumsel Irjen Saud Usman Nasution.

Jenderal bintang dua ini harus naik menjadi jenderal bintang tiga terlebih dahulu untuk memenuhi syarat menjadi kapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com