Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Situs FPI Diretas, Demokrat: Bagus...

Kompas.com - 24/07/2013, 13:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menilai, peretasan terhadap situs Front Pembela Islam (FPI), Rabu (24/7/2013), di tengah maraknya pemberitaan tentang bentrok yang melibatkan FPI dengan warga Kendal, Jawa Tengah, pekan lalu, sebagai suatu pelajaran. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melanie Leimena, mengatakan, peretasan itu perlu diperhatikan sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap tindakan anarkistis FPI.

"Saya rasa bagus. Ini respons masyarakat yang harus diperhatikan. Saya rasa seluruh masyarakat menolak adanya aksi kekerasan seperti itu,” ujar Melanie di Kompleks Parlemen, Rabu siang.

Wakil Ketua Majelis Pemusyarawaratan Rakyat ini mengecam aksi kekerasan yang dilakukan ormas mana pun, termasuk FPI. Terlebih lagi, kata Melanie, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberikan pernyataan dan teguran atas aksi anarkistis di Kendal.

Ia pun setuju dengan wacana pembubaran ormas anarkistis karena sudah banyak pihak yang merasa resah dengan keberadaan ormas itu.

"Harus dipahami bahwa secara moral aksi ormas itu tidak bisa dibenarkan. Namun, soal pembubaran ini soal segi hukum, harus dilihat baik-baik aturannya," ucap Melanie.

Seperti diberitakan, situs milik FPI diretas dan isinya tidak bisa diakses publik pada Rabu siang ini. Saat dikunjungi Kompas.com, halaman depan situs dengan alamat www.fpi.or.id itu hanya menampilkan tulisan "Nih Site udah berapa backdoor ditanem? :wkwk".

Namun, beberapa menit kemudian, tulisan di atas telah berubah menjadi "Situs Ini Pindah Ke id.wikipedia.org/wiki/Daftar_aksi_Front_Pembela_Islam". Tak lama, tulisannya kembali berganti menjadi "FRONT PENGHANCUR ISLAM ! Situs Yang Udah Mau Almarhum Ini Pindah Ke id.wikipedia.org/wiki/Daftar_aksi_Front_Pembela_Islam".

Peretas situs ini kemungkinan tak hanya dilakukan satu orang. Para peretas terlihat seperti bergantian menuliskan pesannya di situs tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com