Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dapat Wejangan Hamzah Haz, Jokowi Enggan Pikirkan Capres

Kompas.com - 23/07/2013, 17:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan bahwa ia mendapat masukan dari politisi senior Partai Persatuan Pembangunan, Hamzah Haz, tentang pencalonan presiden. Namun, ia menegaskan bahwa saat ini ia ingin fokus menjalankan tugas sebagai gubernur.

Siang tadi Jokowi menerima kunjungan Hamzah Haz di Balaikota Jakarta. Jokowi mengatakan, ia lebih banyak mendengarkan masukan-masukan dari mantan Ketua Umum PPP tersebut.

"Posisi saya hanya dengar tausiah dan wejangan beliau, saya kan junior. Posisinya saya jadi hanya mendengarkan," kata Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Selasa (23/7/2013).

Sebelumnya, Hamzah menyarankan kepada Jokowi untuk merangkul agamawan jika Jokowi benar-benar maju sebagai capres. Ia menilai komposisi itu sama dengan posisinya ketika Hamzah Haz menjadi Wakil Presiden RI ketika Megawati Soekarnoputri menjadi presiden.

"Dulu kan Megawati minta saya jadi wapres. PDI Perjuangan bernuansa nasionalis, berpasangan sama kaum agamawan. Yang diwariskan PDI-P inilah yang saya bilang," ujar Hamzah kepada wartawan seusai pertemuan.

Apakah Jokowi menerima saran tersebut? Lagi-lagi orang nomor satu di Jakarta itu enggan menjawabnya. Ia meminta media atau publik tidak mendorongnya untuk menjadi presiden RI.

"Jangan dorong-dorong saya. Saya konsentrasi di kerjaan saya sebagai gubernur," kata Jokowi.

Pertemuan antara kedua tokoh politik itu berlangsung selama kurang lebih satu jam sejak pukul 11.00. Seusai pertemuan, Jokowi ikut mengantarkan Hamzah Haz hingga ke mobilnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com