Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fitra: Utang Negara Rp 2.036 T, Indonesia Siap-siap Bangkrut

Kompas.com - 18/07/2013, 13:38 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan utang Indonesia berdasarkan data yang didapat Fitra dari Kementerian Keuangan per bulan Mei 2013 telah mencapai Rp 2.036 triliun. Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, mengatakan, jumlah utang akan terus meningkat dengan cepat jika melihat perkembangan jumlah utang Indonesia dari akhir tahun lalu. Indonesia, lanjutnya, menuju kebangkrutan.

"Ini artinya, negara sedang menuju kepada negara bangkrut," kata Uchok seperti dikutip dari rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (17/7/2013).

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Desember 2012, utang negara saat itu Rp 1.850 triliun. Jadi, hanya dalam enam bulan, jumlah utang Indonesia bertambah Rp 186 triliun.

Selain utang yang menumpuk, tanda-tanda negara bangkrut itu, menurut Uchok, yakni aset negara atau tanah berserta sumber daya alam lainnya sudah dikuasai oleh pihak swasta. Gejala lainnya, lanjut Uchok, adalah cadangan devisa yang terus tergerus dan merosot ke titik nol dan pemerintah mulai tidak bisa mengendalikan harga-harga kebutuhaan pokok masyarakat yang terus mengalami kenaikan luar biasa di luar batas psikologis serta tak mampu lagi membayar gaji para aparat negara.

Menurut Uchok, menumpuknya utang negara disebabkan pengelolaan yang tidak transparan. Realisasi utang luar negeri banyak diperuntukan bagi proyek-proyek yang tidak produktif sehingga tidak mampu membayar bunga dan pokok utang tersebut.

Uchok menambahkan, pada tahun 2012, realisasi penyerapan dana pinjaman luar negeri mencapai 1,7 miliar dollar AS. Pinjaman atau utang luar negeri itu adalah belanja berbentuk program loan dan project loan.

Program loan nilainya sebesar 1,1 miliar dollar AS. Program loan atau pinjaman program itu adalah dipinjam luar negeri valuta asing yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN. Sementara itu, project loan nilainya sebesar 595 juta dollar AS. Uchok menjelaskan, project loan atau pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu.

Berdasarkan data tersebut, Fitra juga mencatat adanya 16 kementerian, BUMN, maupun lembaga negara yang kerap menghabiskan utang negara. Uchok mengatakan, data tersebut diperoleh dari laporan perkembangan pinjaman dan hibah Kementerian Keuangan yang telah diolah Fitra. 

"Utang sudah sampai sebesar Rp 2.036 triliun, ternyata tidak bisa menyejahterakan rakyat, malahan rakyat akan dibebani dan dipaksa membayar bunga dan pokok utang," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com