Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak "Nyapres", Prabowo yang Jadi Presiden

Kompas.com - 17/07/2013, 19:53 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak mencalonkan diri atau tidak mendapatkan dukungan dari partai politik untuk pencalonannya menjadi calon presiden di tahun 2014 mendatang, maka Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi kandidat kuat untuk menduduki kursi RI-1. Prediksi itu muncul melalui hasil survei yang dirilis oleh Pusat Data Bersatu (PDB), Rabu (17/7/2013).

"Kalau Jokowi tidak mencalonkan diri, maka Prabowo yang akan menjadi presiden, bahkan suaranya jauh melebihi Ibu Mega," kata Chairman of PDB Didik J Rachbini di Jakarta.

Berdasarkan data survei terbaru, elektabilitas calon presiden dari PDB per Juni 2013, Jokowi menempati urutan teratas dengan perolehan suara 29,57 persen. Di tempat kedua, Prabowo duduk dengan 19,83 persen suara, dan Megawati Soekarnoputri dengan 13,08 persen suara.

Seandainya Jokowi tidak maju, maka Prabowo akan memiliki elektabilitas tertinggi dengan perolehan suara 25,47 persen. Sementara itu, Megawati di peringkat kedua dengan 16,5 persen, disusul Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie dengan 13,93 persen.

Survei PDB per Juni 2013 merupakan hasil survei kedua yang dikeluarkan oleh lembaga survei yang juga digawangi oleh Theo L Sambuaga, Peter F Gontha, Muladi, dan Tanri Abeng itu. Pada hasil survei Januari lalu, untuk pertama kalinya nama Jokowi dimunculkan.

"Dulu nama Prabowo terus tapi ketika di Januari, untuk pertama kalinya kita yang terlebih dahulu memunculkan nama Jokowi. Kami menyampaikan hasil riset baru karena masyarakat sepertinya butuh figur yang baru, terutama setelah Pilgub DKI," jelas Didik.

Survei PDB dilakukan pada 11 hingga 18 Juni 2013 di 30 Provinsi, minus Papua Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat (Kalimantan Utara belum terhitung). Ada 1.200 responden yang diwawancara langsung dengan usia minimum 17 tahun dan seluruhnya telah menikah. Metode survei menggunakan kuesioner terstruktur dengan margin of error 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com