Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jaga" Suara, PPP Akan Sebar 10 Juta Pemantau di TPS

Kompas.com - 17/07/2013, 08:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali mengaku, kekalahan PPP dalam pemilu-pemilu selama ini karena banyaknya suara yang "hilang" di tengah jalan. Oleh karena itu, pada pemilu mendatang, PPP akan lebih meningkatkan fungsi pengawasan melalui saksi dan pengawalan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jumlahnya diperkirakan 10 juta orang.

“Akan ada 10 juta saksi. Tapi ini sebenarnya bukan saksi. Lebih kepada orang yang mengawal suara di TPS-TPS supaya tidak hilang di tengah jalan. Nantinya, satu TPS akan dikawal sekitar 20 orang,” kata Suryadharma di Jakarta, Selasa (16/7/2013) malam.

Suryadharma menceritakan, pengalaman pada Pemilu 2009 lalu suara PPP hanya 5,7 juta suara. Ia tak memercayai hasil itu. Akan tetapi, kata dia, PPP tak memiliki bukti apa pun karena kurangnya saksi yang berjaga di TPS.

“Tahun lalu pemenuhan saksi di TPS hanya sekitar 30 persen, selain itu PPP juga tidak ada yang care dengan berita acara. Oleh karenanya, PPP tidak mau mengulang kesalahan itu,” ujar Menteri Agama ini.

Ia memaparkan, sekitar 10 juta pemantau TPS itu akan disebar di sekitar 561.000 TPS di seluruh Indonesia. Dengan penempatan banyak pemantau di TPS, Suryadharma berharap PPP bisa memenuhi target suara sebanyak 12 persen dalam Pemilu 2014 mendatang.

Terkait rincian biaya yang akan dikeluarkan PPP, ia mengaku belum mengkalkulasinya. Tetapi, ia berharap pemerintah bersama penyelenggara pemilu bisa memberikan dana untuk membiayai para pemantau pemilu.

“Alangkah baiknya kalau semua parpol diberikan kekuatan untuk bisa jadi saksi di seluruh TPS karena parpol kan punya kekuatan finansial yang berbada. Untuk menempatkan saksi di TPS, harus dibuat equal,” ucap Suryadharma.

Menurutnya, dengan adanya alokasi anggaran dari pemerintah yang diberikan kepada parpol untuk menyediakan saksi maka pemilu bisa berlangsung secara transparan. Ia pun yakin sengketa pemilu bisa ditekan dengan keberadaan para saksi yang bisa mengurangi pelanggaran yang bisa menyebabkan sengketa dalam pemilu.

“Kalau PPP bisa tempatkan saksi di TPS-TPS dan kawal suara di tempat-tempat suara atau pemberhentian suara itu, Insya Allah perolehan suara PPP akan jauh lebih tinggi,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com