Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Capres PPP, Tunggu Hasil Pemilu Legislatif

Kompas.com - 17/07/2013, 01:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan menyatakan baru akan menggelar konvensi setelah mengetahui hasil Pemilu Legislatif 2014. Bila PPP dapat meraup suara minimal sebesar parliamentary threshold alias 3,5 persen suara sah dalam pemilu itu, konvensi akan digelar.

“Kalau kami 3,5 persen berhasil dapatkan, tidak tertutup kemungkinan PPP akan melakukan konvensi terbuka karena peluangnya ada. (Tapi) kalau 3,5 persen masa sih PPP enggak dapat. Jadi konvensi bisa dilakukan setelah pileg,” ucap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dalam acara buka puasa bersama di kediamannya, Selasa (16/7/2013).

Suryadharma mengatakan, pada awalnya PPP berpandangan melakukan konvensi adalah cara yang paling tepat menjaring calon presiden yang diinginkan. Semula, PPP ingin melakukan konvensi sebelum pemilu legislatif.

Namun, melihat perkembangan pembahasan RUU Pilpres di parlemen, PPP mengurungkan niat itu karena melihat syarat pengusungan capres kemungkinan tidak akan berubah. Jika tidak berubah, syarat partai politik dapat mengusung pasangan calon adalah bila memiliki 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara sah pada pemilu legislatif.

“Kalau ternyata kami sudah ada calon hasil dari konvensi dan ternyata PPP tidak mampu memenuhi syarat pencalonan itu, lalu bagaimana nasib capresnya?” ujar Suryadharma soal alasan konvensi harus menunggu hasil pemilu legislatif.

Menteri Agama ini pun menyebutkan, jika capres hasil konvensi PPP diusung melalui koalisi dengan partai lain, belum tentu juga partai koalisi setuju dengan capres hasil penjaringan konvensi yang dilakukan PPP. “Maka dari itu, konvensi kami pertimbangkan lagi. Baru akan kami putuskan setelah hasil pileg keluar,” tegas dia.

Selama menunggu hasil pileg itu, imbuh Suryadharma, para pengurus partai mulai memperhatikan dinamika bursa capres yang ada mulai dari para kandidat capres yang sudah mendeklarasikan diri hingga kandidat yang namanya digadang-gadang dalam berbagai survei. “Kami pantau dulu itu semua,” katanya.

Lebih lanjut, Suryadharma mengungkapkan, target suara PPP dalam pemilu legislatif adalah mendapatkan 12-15 persen suara sah. Jumlah ini dinilai sebagai target realistis yang kemungkinan besar bisa dicapai partai bernapaskan Islam tersebut. Semua caleg yang diusung PPP, kata Suryadharma, juga sudah dibekali secara matang untuk membantu menaikkan elektabilitas partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com