Pengamat: Masyarakat Cenderung Lupa Rekam Jejak Caleg

"Ini soal rekam jejak. Kalau memori masyarakat bagus, pasti banyak legislator korup tidak bakal kepilih," kata pengamat pemilu dari Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat, Mochammad Afiffudin, Jumat (12/7/2013). Sayangnya, ujar dia, kecenderungan "lupa" pada rekam jejak ini selalu berulang.

Apalagi, kata Afiffudin, dalam riwayat hidup yang dipublikasikan KPU, tidak ada catatan apakah seorang calon pernah korupsi atau terlibat perkara pidana lain. Tidak pula disebutkan apakah calon yang bakal dipilih publik itu punya keberpihakan pada pemberantasan korupsi.

Kendati demikian, Affifudin mengapresiasi langkah KPU yang memublikasikan daftar riwayat hidup caleg. Menurutnya, hal itu merupakan upaya peringatan yang diberikan KPU kepada masyarakat untuk dapat menentukan pilihannya dengan baik. “Ending-nya, target 75 persen partisipasi pemilih yang ditargetkan KPU semoga dapat segera terwujud,” ujarnya.

Sebelumnya, ICW merilis 36 calon anggota legislatif yang diragukan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Setidaknya ada lima kategori yang digunakan ICW untuk merangkum daftar caleg yang terindikasi lemah komitmennya pada pemberantasan korupsi.

Kelima indikator itu yakni politisi yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan JPU terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi, politisi bekas terpidana kasus korupsi, dan politisi yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR.

Kategori lainnya adalah politisi yang mengeluarkan pernyataan di media yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan politisi yang mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi memangkas dan melemahkan kewenangan lembaga tersebut.