Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais: Bagaimana jika Prabowo-Hatta atau Jokowi-Hatta?

Kompas.com - 08/07/2013, 16:59 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan, partainya masih terbuka untuk sosok yang akan dicalonkan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2014. PAN akan mempertimbangkan duet sejumlah tokoh dengan Hatta Rajasa.

Amien mengatakan, bisa saja terjadi duet Hatta dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) atau Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Menurut saya, kombinasi yang sekarang ada itu Pak Jokowi, Prabowo, ada yang lain-lain juga. Kami kadang-kadang membayang-bayangkan bagaimana kalau misalnya duet Prabowo-Hatta atau Jokowi-Hatta atau mungkin sebaliknya bisa saja. Kami open, masih terbuka," ujar Amien seusai menghadiri silaturahim dengan KSAD di Balai Kartini, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Menurut Amien, Hatta memang salah satu capres dari PAN. Namun, dalam berpolitik, apa pun bisa terjadi. PAN akan melihat hasil Pemilu Legislatif 2014. Jika tidak memenuhi suara yag ditentukan, Hatta mungkin saja akan menempati posisi sebagai cawapres RI.

"Kalau memang PAN double digit 10 persen ke atas akan mantap. Andai kata PAN belum sampai 10 persen, mungkin mengisi calon kepemimpinan wakil presiden terima juga," kata Amien.

Mantan Ketua MPR itu menginginkan sejumlah tokoh potensial muncul di hadapan publik untuk Pemilu 2014. Ia tak mempermasalahkan apakah capres-cawapres seorang perempuan atau laki-laki, berasal dari militer atau bukan, maupun berasal dari Pulau Jawa atau di luar Jawa.

"Saya kira tokoh-tokoh yang merasa mampu silakan muncul di panggung nasional, toh nanti rakyat akan memilih," katanya.

Dalam survei capres-cawapres yang diadakan sejumlah lembaga survei, elektabilitas Jokowi dan Prabowo selalu menempati urutan teratas. Jokowi menempati urutan pertama dan disusul Prabowo. Namun, PDI-P hingga saat ini belum memutuskan apakah Jokowi akan ikut bursa capres 2014. PDI-P meminta Jokowi untuk fokus di DKI Jakarta terlebih dahulu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com