Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana BUMN ke Kongres Demokrat

Kompas.com - 08/07/2013, 11:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan aliran dana badan usaha milik negara (BUMN) ke Kongres Partai Demokrat. Aliran dana itu diduga mengalir untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Ya betul (akan ditelusuri). Semua informasi kan ada temuan-temuan awal dari pemeriksaan pedahuluan. Dari situ, maka akan diklarifikasi dulu, lalu disimpulkan, maka kita coba cari bukti atas informasi tersebut," jawab Ketua KPK Abraham Samad di Kompleks Parlemen, Senin (8/7/2013), ketika ditanyakan tentang dugaan keterlibatan direksi BUMN di Kongres Partai Demokrat.

Abraham mengatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menghimpun fakta dan bukti baru dari dugaan aliran dana ke pemenangan Anas di Kongres Demokrat. Saat ditanyakan jumlah BUMN yang tengah ditelusuri KPK, Abraham enggan menyebutkannya. Ia hanya menjelaskan bahwa pihaknya tidak menutup mata atas informasi-informasi yang masuk. Abraham memastikan bahwa kasus Hambalang nantinya akan dibongkar secara utuh.

"Ini supaya bisa dibongkar secara utuh, tidak parsial, dan tidak menyisakan problem di kemudian hari," imbuh Abraham.

Dalam beberapa hari terakhir ini, KPK memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat, antara lain Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa dan Manajer PT Aston Tropicana Bandung bernama Yogi.

Seusai diperiksa KPK beberapa hari lalu, Saan mengaku dicecar mengenai strategi pemenangan Anas dalam Kongres 2010. Dia juga ditanya mengenai teknis penyelenggaraan kongres di Bandung tersebut.

Sementara itu, Yogi mengakui ditanya mengenai acara Partai Demokrat di Hotel Aston. Yogi membenarkan Demokrat pernah menggelar acara di hotel tersebut beberapa waktu lalu. Diduga, Hotel Aston merupakan tempat dikumpulkannya para ketua dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokat sebelum kongres berlangsung. Di sana, para ketua DPC diarahkan untuk memilih Anas.

Adapun dalam perkara Hambalang, Anas sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya. KPK kini tengah menelusuri keterkaitan Anas yang lain dalam perkara Hambalang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

    Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

    Nasional
    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Nasional
    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Nasional
    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Nasional
    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    Nasional
    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Nasional
    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Nasional
    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Nasional
    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    Nasional
    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Nasional
    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Nasional
    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Nasional
    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Nasional
    Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

    Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com