Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Siap Kembali Diterpa Isu HAM

Kompas.com - 02/07/2013, 16:57 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Bakal calon presiden dari Partai Hanura Wiranto mengaku siap kembali berhadapan dengan tuduhan melakukan pelanggaran hak asasi manusia tahun 1998 ketika menghadapi Pemilu Presiden 2014. Menurut Wiranto, tindakannya sewaktu itu selalu berdasarkan hukum.

"Saya sudah maju sebagai capres dan cawapres dua kali. Setiap saya maju pasti ada isu macam-macam. Tetapi untuk isu pelanggaran HAM, saya berani mempertanggunjawabkan bahwa apa yang saya lakukan di masa lalu selalu berdasarkan hukum dan kebijakan negara," kata Wiranto seusai deklarasi capres-cawapres di Jakarta, Selasa ( 2/7/2013 ).

Partai Hanura menetapkan Wiranto sebagai capres dan Hary Tanoesoedibjo sebagai cawapres. Pada Pilpres 2004, Wiranto menjadi capres berpasangan dengan cawapres Salahudin Wahid. Pilpres 2009, Wiranto maju sebagai cawapres mendampingi capres Jusuf Kalla alias JK.

Ia mempersilakan siapa pun yang mempersoalkan isu pelanggaran HAM untuk menemuinya. Ketua Umum DPP Hanura itu bersedia menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu.

Wiranto juga membantah anggapan dunia internasional mengkaitkan dirinya dengan pelanggaran HAM 1998. Menurut dia, ada beberapa duta besar yang menemuinya. Mereka menyampaikan tidak ada masalah jika dirinya kembali maju dalam Pilpres.

Wiranto malah membanggakan dirinya yang mampu menyelesaikan kerusuhan 1998 ketika menjabat Menhankampangab. Kerusuhan di seluruh wilayah Indonesia, kata dia, dapat diredakan hanya dalam tempo tiga hari.

"Negara kita utuh. Korban memang ada, risiko dari sesuatu kerusuhan. Seperti itu bisa dlihat di negara-negara lain. Tapi mari kita lihat di Mesir, Suriah, Libya, berapa lama mereka bisa menyelesaikan masalah kerusuhan itu?" kata Wiranto.

Ia menambahkan, "Saya tidak ingin pujian. Saya ingin secara jujur kita melihat bagaimana aparat keamanan melakukan tugas dengan ikhlas dan mengantarkan proses perubahan Indonesia melalui proses demokrasi yang baik dan benar, bermartabat, tidak menimbulkan kerusakan di negeri ini. Saya minta hal ini dipahami untuk mengimbangi isu-isu yang tidak jelas yang terus berkembang menjelang kami maju menjadi capres dan cawapres 2014," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Nasional
    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Nasional
    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com