Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pengesahan RUU Ormas, 220 Anggota DPR Tak Hadir

Kompas.com - 02/07/2013, 12:13 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sidang Paripurna DPR RI kembali digelar pada Selasa (2/7/2013) di Gedung Parlemen, Jakarta. Tak jauh berbeda dengan paripurna sebelumnya, hari ini lebih dari 200 anggota DPR diketahui tidak hadir.

Berdasarkan catatan kehadiran, dari 560 anggota DPR, hanya 340 anggota yang hadir dalam paripurna, sedangkan 220 anggota lainnya tidak hadir tanpa alasan yang belum diketahui.

Secara rinci, hanya 104 anggota Fraksi Partai Demokrat yang hadir dari 148 anggotanya, PDI Perjuangan hanya menghadirkan 59 anggota dari 94 anggotanya, sedangkan Golkar hanya 67 anggota yang hadir dari 106 anggotanya, dan hanya 29 anggota Fraksi PKS yang hadir dari 57 anggotanya.

Sementara untuk Fraksi PAN, hanya 25 anggota yang hadir dari total 46 anggotanya, Fraksi PPP hanya dihadiri oleh 22 anggota dari 38 anggotanya, dan Fraksi PKB hanya dihadiri 10 anggota dari 28 anggotanya. Untuk Fraksi Gerindra, tercatat 18 anggota hadir dari total 26 anggotanya, dan hanya 6 anggota Fraksi Hanura hadir dari total 17 anggotanya.

Paripurna hari ini memiliki tiga agenda, dan salah satunya merupakan pengesahan RUU Organisasi Kemasyarakatan yang menuai pro dan kontra luas di kalangan masyarakat. Setelah itu, dua agenda lainnya adalah laporan Komisi I DPR mengenai hasil pembahasan terhadap calon anggota Komisi Informasi Publik (2013-2017), dan laporan Komisi XI mengenai hasil pembahasan Pergantian Antar-Waktu jabatan Anggota BPK RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Sampai berita ini ditayangkan, sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan masih berlangsung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com