Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Buka Pintu untuk Ormas yang Didirikan Anas

Kompas.com - 29/06/2013, 12:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, Demokrat tak khawatir dengan ormas "Pergerakan Indonesia" yang didirikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Justru, kata dia, Demokrat membuka pintu bila Anas ingin bergabung menjadi organisasi sayap Partai Demokrat.

Menurutnya, semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendirikan ormas. Hal itu legal,  selama tidak bertentangan dengan undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

"Saya kira masyarakat sudah pandai. Saya yakin, Pak Anas berusaha tidak bersaing. Saya kira hal yang wajar," kata Nurhayati, di sela-sela Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (29/6/2013).

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya elit Partai Demokrat yang bergabung ke ormas tersebut, ia menyatakan, Demokrat tak akan panik.

KOMPAS.com/Sandro Gatra Mantan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum
"Kalau masuk, siapa tahu bisa jadi sayap Partai Demokrat. Tak usah berburuk sangka dulu, urusan saya, nanti saya akan ajak," ujarnya.

Seperti diberitakan, Anas Urbaningrum, yang mundur dari kursi Ketua Umum DPP Demokrat beberapa bulan lalu, mendirikan ormas "Pergerakan Indonesia". Dari tujuannya, ormas ini menyatakan akan memfasilitasi masyarakat Indonesia yang mengharapkan masa depan politik Indonesia yang lebih baik.

Sejumlah tokoh lintas partai dikabarkan siap bergabung dengan organisasi ini. Anas dan sejumlah tokoh tersebut secara resmi akan mendeklarasikan Pergerakan Indonesia sekitar Juli-Agustus 2013 bertepatan dengan bulan suci Ramadhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Nasional
    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Nasional
    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Nasional
    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com