Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Permintaan Maaf SBY Kerdilkan Bangsa Indonesia

Kompas.com - 25/06/2013, 11:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Permintaan maaf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Malaysia dan Singapura atas asap dari kebakaran hutan menuai protes dari Partai Hanura. Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding menilai permintaan maaf Presiden telah mengerdilkan bangsa Indonesia di mata internasional.

"Permintaan maaf SBY itu tidak elegan dan telah mengerdilkan bangsa kita sebagai bangsa yang besar," ujar Sudding di Kompleks Parlemen, Selasa (25/6/2013).

Sudding menuturkan, persoalan asap dari kebakaran hutan ini seharusnya menjadi persoalan lintas batas negara. Pemerintah Indonesia, lanjutnya, tidak perlu menyalahkan diri atas kebakaran itu. Sudding pun mendesak agar penyebab kebakaran diusut secara tuntas.

"Jangan sampai pernyataan maaf Presiden membuat penyebab kasus ini jadi dilupakan," imbuh Sudding. Ia menilai pernyataan Menteri Lingkungan Hidup yang mengindikasikan ada delapan perusahaan perkebunan yang berperan dalam kebakaran hutan ini patut untuk diselidiki dan bukannya justru ditegur oleh Presiden.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin menyampaikan permintaan maaf kepada Singapura dan Malaysia menyusul serbuan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau.

"Saya selaku Presiden RI meminta maaf dan meminta pengertian saudara-saudara kami di Singapura dan di Malaysia," kata Yudhoyono kemarin.

Presiden juga meminta agar seluruh pejabat negara tidak memberikan pernyataan semestinya. Ia memberi contoh pernyataan sejumlah pejabat terkait adanya perusahaan Malaysia dan Singapura yang melakukan pembakaran di Riau.

Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menyebut, ada delapan perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan. Penyelidik dari Kementerian Lingkungan Hidup tengah melakukan penyelidikan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Nasional
    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Nasional
    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com