Presiden: Hukum Perusahaan Penyebab Asap Riau!

"Penegakan hukum akan dijalankan," kata Presiden pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Pada kesempatan itu, Presiden meminta para pejabat Indonesia untuk tidak mengeluarkan pernyataan tak semestinya terkait nama-nama perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran lahan di Riau.

"Kepada jajaran pemerintah Indonesia, saya instruksikan untuk tidak perlu memberikan statement yang tidak semestinya, misalnya mengatakan ada perusahaan yang lalai, apalagi sebut nama perusahaan," kata Presiden.

Presiden telah menginstruksikan Polri untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab kebakaran tersebut. Saat ini, pemerintah akan fokus menanggulangi kebakaran hutan, baik dengan cara membuat hujan buatan maupun water-bombing.

Sebelumnya, Satuan Tugas REDD+ menegaskan, berdasar analisis peta dan data hotspot (titik api) yang ditumpangkan pada wilayah konsesi kebun sawit, titik-titik api di Riau di antaranya ada di kawasan konsesi Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)/APRIL dan perusahaan APP/Sinar Mas.

”Dua-duanya berkantor pusat di Singapura,” kata Ketua Satgas REDD+ yang juga Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto di Jakarta, Jumat (21/6). Data dan informasi itu sudah disampaikan ke Kementerian Kehutanan.

Sementara itu, menurut Direktur Greenomics Indonesia Elfian Effendi, di Riau terdapat 57 perusahaan yang konsesinya terdeteksi titik api. Pada areal konsesi itu terdeteksi 1.106 titik api selama 19-20 Juni 2013. Sebarannya di areal konsesi HTI dan sawit yang perizinannya di Kementerian Kehutanan. Data diolah Greenomics melalui data EOSDIS-NASA.

Soal keterlibatan korporasi membakar hutan/lahan di Riau, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Raffles B Panjaitan mengatakan, 70 persen kebakaran di lahan masyarakat dan 30 persen di areal korporasi.

Pihaknya sedang menginvestigasi modus pembakaran lahan di masyarakat. Diduga kuat ada pemodal korporasi besar. ”Masyarakat hanya punya 1-2 hektar, tapi ada alat berat untuk mengerjakan. Diduga kuat seorang pemodal atau perusahaan mengerjakan masyarakat, semacam MLM atau franchise,” kata Ahmad Saeroji, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

Informasi di Bengkalis, kabupaten pengemisi asap tertinggi di Riau, ongkos pembukaan 1 hektar lahan dengan alat berat Rp 5 juta. ”Kalau ada rakyat kecil terlibat, itu diperalat. Dikasih uang,” ujar Kuntoro.