Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: BNPB Pimpin Penanggulangan Asap Riau

Kompas.com - 24/06/2013, 20:17 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengambil alih upaya mengatasi kebakaran lahan di Riau. Keputusan ini diambil Kepala Negara setelah menerima laporan dari pejabat terkait bahwa kebakaran kali ini lebih berat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Provinsi Riau telah ditetapkan sebagai daerah bencana dalam status darurat.

"BNPB memimpin secara keseluruhan meski elemen daerah tetap ada di sana," kata Presiden pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Dalam 1x24 jam, BNPB akan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan TNI dan Polri. Upaya pemadaman dilakukan secara pararel, baik melalui operasi darat dan udara. Kepala Negara telah menginstruksikan jajaran pemerintah untuk memobilisasi kekuatan dan sumber daya yang dimiliki.

"Hal ini termasuk anggaran cadangan. Tidak boleh ada hambatan anggaran. Namun, penggunaannya harus dilakukan dengan akuntabilitas setinggi-tingginya," katanya.

Hingga Minggu kemarin, terpantau masih ada 154 titik api di lokasi kebakaran lahan di Riau. Hal itu diungkapkan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, Senin (24/6/2013) di Jakarta.

Berdasarkan pantauan satelit NOAA18 titik api (hotspot) di Riau terdapat 154 titik api tersebar di Kabupaten Rokan Hilir (40 titik), Kabupaten Pelalawan (35 titik), Kabupaten Siak (18 titik), Kabupaten Bengkalis (14 titik), Kabupaten Kampar (12 titik), dan 12 titik di Taman Nasional Tesso Nilo Riau.

"Pantauan hotspot tidak dapat dilakukan secara realtime, namun merupakan hasil analisis pada tiap pagi dan sore hari yang kemudian diumumkan pada pukul 18.00 WIB," kata Sutopo.

Menurut dia, jumlah hotspot fluktuatif. Jika pada tanggal 18/6 terdapat 148 titik, maka tanggal 19 Juni 2013 ada 141 titik, lalu tanggal 20 Juni 2013 ada 40 titik, kemudian berurutan tanggal 21 Juni 2013 ada 13 titik, dan 22 Juni 2013 ada 92 titik.

Sutopo menambahkan, luas lahan gambut di Riau sekitar 3,9 juta hektar yang telah banyak beralih fungsi menjadi perkebunan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

    PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

    Nasional
    Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

    Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

    Nasional
    Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

    Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

    Nasional
    Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

    Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

    Nasional
    Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

    Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

    Nasional
    PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

    PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

    Nasional
    Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

    Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

    Nasional
    Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

    Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

    Nasional
    MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

    MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

    Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

    Nasional
    Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

    Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

    Nasional
    MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

    MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

    Nasional
    Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

    Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

    Nasional
    Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

    Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

    Nasional
    TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

    TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com