Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta Klaim Penyaluran BLSM Baik

Kompas.com - 24/06/2013, 13:31 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah berharap penyaluran Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dipercepat oleh PT Pos Indonesia. Pemerintah ingin agar penyaluran seluruh KPS yang berjumlah sekitar 15,5 juta sudah rampung pada 1 Juli 2013.

"Kami inginkan PT Pos cepat menyalurkan kartu-kartu yang sebagian harus disalurkan. Pada 1 Juli diharapkan seluruh kabupaten/kota se-Indonesia sudah tersalurkan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Hatta mengatakan, dari laporan yang dia terima, penyaluran KPS sampai pencairan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di 14 kota besar berjalan lancar. Kondisi itu, kata dia, lebih baik ketimbang program bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2005 dan 2008.

Dengan KPS, Hatta yakin tingkat penyimpangan akan lebih kecil dibanding program BLT. Pasalnya, dalam KPS terekam data pemilik. Adapun BLT hanya berupa kupon sehingga bisa dijual.

"Kalau sekarang, kalaupun tidak tepat sasaran, itu kecil sekali. Sekarang juga jauh lebih tertib karena diberi tahu jamnya (pencairan). Jadi, so far so good. Kita harapkan semuanya bisa lancar," kata Hatta.

Seperti diberitakan, sekitar 15,5 juta keluarga sasaran akan mendapat dana BLSM Rp 600.000 untuk empat bulan setelah kenaikan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. BLSM diambil dalam dua tahap di kantor pos.

Mereka yang terdata mendapat BLSM juga bisa diubah jika ternyata tidak berhak. Perubahan dilakukan dalam musyawarah desa atau kelurahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Nasional
    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com