Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta: Jangan Berandai-andai karena...

Kompas.com - 22/06/2013, 06:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta tak mau berandai-andai terkait posisi partainya dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Anis pun mengutip dalil yang menyatakan bahwa berandai-andai adalah bagian dari setan.

"Saya tidak mau berandai-andai. Jangan andaikan karena andaikan itu bagian dari setan. Lebih baik kami diam, lebih baik kerja rutin normal dan apa adanya," ujar Anis di Hotel Bidakara, Jumat (21/6/2013).

Anis menyatakan, dia hanya mau melihat kondisi nyata PKS saat ini. Secara de facto, kata dia, PKS masih bagian dari koalisi. "Saya tidak mau bicara soal komitmen atau perasaan. Kita lihat de facto-nya saja, faktanya menteri PKS masih berada di kabinet," imbuhnya.

Saat ditanyakan lebih lanjut tentang seringnya PKS tak diundang dalam rapat kabinet, Anis pun hanya tertawa ringan. "Ah itu kan sudah biasa, dari dulu juga begitu kan," seloroh mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Tak cuma di harga BBM

Lebih lanjut, Anis juga mengatakan bahwa sikap PKS yang berbeda dengan koalisi tidak hanya terjadi pada rencana kenaikan harga BBM. Setidaknya, PKS berbeda sikap dengan koalisi dalam tiga hal lain, yakni kasus Bank Century, Undang-Undang DIY, dan mafia pajak.

Dengan semua perbedaan sikap itu, kata Anis, PKS tetap berada di koalisi. Ia mengatakan, koalisi bukanlah wadah untuk menyeragamkan pikiran. "Saya rasa, perbedaan ini tidak lagi jadi persoalan dalam kultur demokrasi kita. Ini masalah ijtihad, dua pihak anggap ini sebagai kepentingan rakyat," tuturnya.

Dengan demikian, Anis pun menilai perbedaan sikap PKS pada kenaikan BBM tidak akan berdampak apa pun. Jika ada pihak koalisi yang menginginkan PKS hengkang, Anis menyatakan itu adalah pendapat pribadi. "Itu masih personal, tidak ofisial. Masalah ini kan hanya tematik, lebih baik disikapi secara kalem dengan doa," ucap Anis.

Seperti diketahui, Fraksi PKS dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013), memutuskan menolak menyetujui pengesahan RAPBN-P 2013. Penolakan tersebut karena PKS menolak kenaikan harga BBM dan pemberian dana kompensasi yang termaktub di dalam RAPBN-P tersebut. Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Meski para menteri PKS mendukung kebijakan kenaikan harga BBM, keberadaan PKS di koalisi tetap tak dipersoalkan para kolega mereka. Sejumlah politisi Partai Demokrat bahkan meminta agar PKS tahu diri dengan mundur dari koalisi karena tak lagi sejalan. Jika PKS keluar dari koalisi, posisi ketiga menterinya pun terancam dicopot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com