Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Tindak Tegas Penimbun BBM

Kompas.com - 21/06/2013, 14:53 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menginstruksikan kepolisian untuk terus melakukan penindakan kepada siapa pun yang memanfaatkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan menimbun premium maupun solar.

"Kita sudah instruksikan kepada penegak hukum. Sudah banyak (penimbun) yang ditangkap dan itu harus terus dilakukan," kata Djoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Seperti diberitakan, pemerintah akan menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Rencananya, kenaikan tersebut akan disampaikan malam nanti dan akan berlaku Sabtu pukul 00.00 WIB.

Djoko juga menginstruksikan kepada aparat keamanan, khususnya kepolisian, untuk bertindak tegas dalam menghadapi unjuk rasa. Namun, kata dia, ketegasan itu harus proporsional dan tidak berlebihan.

"Demo itu hak menyampaikan pendapat. Tapi, kalau melakukan tindakan kekerasan, melempar aparat dengan bom molotov, merusak fasilitas umum, itu sudah di luar koridor hukum dan harus ditindak. Saya kira itu bukan tindakan yang baik, apalagi dilakukan kelompok mahasiswa. Saya yakin kepolisian tidak akan bertindak apa-apa kalau mereka melakukan dengan tertib. Tindakan bodoh kalau tanpa ada sebab aparat melakukan kekerasan," kata Djoko.

Djoko menambahkan, pemerintah juga siap memberikan pengamanan pada malam jelang pengumuman resmi kenaikan BBM bersubsidi.

"Pengamanan biasa-biasa aja. Yang penting tempat-tempat pembagian BLSM, SPBU harus diamankan," pungkas mantan Panglima TNI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com