Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/05/2013, 09:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso mengatakan, tak akan menoleransi bakal calon anggota legislatif yang ternyata terdaftar di dua partai. Ia menegaskan, partainya akan mencoret nama itu dari daftar caleg sementara PKPI, termasuk artis Andre Hehanusa yang juga terdaftar sebagai bakal caleg Partai Hanura.

"Bagaimana itu belum apa-apa sudah daftar di sana sini. Saya tidak mementingkan kuantitas, yang penting kualitas saja. Yang ganda kayak gitu langsung kami coret," ujar Sutiyoso, saat dihubungi Rabu (8/5/2013).

Dari hasil verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 24 bakal caleg ganda yang diketahui terdaftar di lebih dari satu daerah pemilihan atau pun lebih dari satu partai. Ada tiga bakal caleg PKPI yang terindikasi ganda karena namanya juga tercantum di partai lain. Ketiga bakal caleg itu yakni Muhammad Khadafi yang terdaftar di Partai Hanura dan PKPI untuk daerah pemilihan Lampung I, Bahran Andang yang terdaftar di Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Barat II dan PKPI untuk daerah pemilihan Jawa Barat VII, serta Andre Hehanusa yang terdaftar di partai Hanura dan PKPI untuk daerah pemilihan Jawa Barat II.

Khusus untuk Andre, Sutiyoso menyadari, keberadaan penyanyi itu bisa mendulang suara. Namun, ia mempertanyakan alasan para bakal caleg itu terdaftar di lebih dari satu partai. "Kalau ganda begitu, kesengajaan apa kekeliruan, lebih baik dicoret saja," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Hasil verifikasi KPU juga menyatakan semua bakal caleg PKPI tak memenuhi syarat. Dua partai lainnya yang mengalami hal serupa yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebanyak 330 bakal caleg PKPI masih diberikan kesempatan untuk melengkapi semua persyaratan administrasi yang ditetapkan KPU hingga tanggal 22 Mei 2013 mendatang.

Berita jelang Pemilu 2014 dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014
Verifikasi DCS Pemilu 2014
Kabar dari KPU

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com