Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah AS Harus Tegas terhadap Pembuat "Innocence of Muslims"

Kompas.com - 17/09/2012, 13:56 WIB
Sidik Pramono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan mengecam keras film Innocence of Muslims, yang menimbulkan gelombang anti-Amerika Serikat di seluruh dunia.

PPP mengutuk keras sehubungan dengan dibuat dan beredarnya film, yang jelas menodai ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW tersebut.

"Film berkualitas rendah itu hanya menunjukkan kebencian, pemahaman yang sempit dan sepihak dari pembuatnya," kata Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy dalam siaran persnya, Senin (17/9/2012) siang.

Karenanya, PPP meminta Pemerintah AS segera memproses secara hukum penodaan agama yang dilakukan Nakoula Bacile atau siapapun nama aliasnya, berikut yang terlibat dalam pembuatan film tersebut.

Langkah itu dipercaya bisa meredam eskalasi kekerasan anti-AS, memperlihatkan keseriusan Pemerintah AS dalam turut menjaga harmonitas kehidupan beragama, dan melokalisasi isu anti-AS kepada si pembuat film.

"Ini penting untuk menjaga agar eskalasi yang ada tidak semakin berkembang kepada arah yang misleading," tutur Romy, panggilan akrab anggota DPR tersebut.

PPP menyesalkan jatuhnya korban, termasuk diplomat AS di Libya, atas adanya kekerasan yang dipicu beredarnya film tersebut. Setiap negara diharapkan tetap menghormati dan melindungi kedaulatan sebuah negara atas dasar prinsip hubungan internasional.

Untuk itu, proses hukum yg memadai harus tetap dilakukan terhadap para pelaku agar ketertiban hubungan antarnegara terjaga. Selain itu, PPP meminta umat Islam Indonesia dalam mengekspresikan kesamaan sikap mengutuk film tersebut tetap menahan diri dari tindakan kekerasan dan menjaga kerukunan umat beragama.

"PPP mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terpancing dengan provokasi atas nama apa pun," kata Romy, politikus muda asal Yogyakarta itu.

PPP juga menyerukan kepada seluruh tokoh agama di dunia untuk menjaga seluruh umatnya dari tindakan provokasi yang dilakukan sekelompok radikalis yang salah arah dalam memahami ajaran-ajaran moderasi yang terkandung dalam setiap agamanya. Selain itu, dari kelompok anti-agama yang meyakini bahwa agama adalah candu kehidupan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com