Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya: Saham Bakrie Tak Ada Kaitan dengan Pencapresan Ical

Kompas.com - 14/09/2012, 18:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan, usaha milik keluarga Aburizal Bakrie alias Ical tidak ada kaitannya dengan pencalonan Ical sebagai presiden di pemilu 2014. Menurut Setya, persiapan dana untuk menghadapi Pilpres 2014 sepenuhnya menjadi tanggung jawab partai.

"Masalah saham (Bakrie Grup) yang melorot, ini tidak ada hubungannya dengan partai. Di dalam partai jelas semua pendanaan partai berjalan dengan baik," kata Setya di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat ( 14/9/2012 ).

Hal itu dikatakan Setya ketika disinggung kabar bahwa perusahaan tambang Group Bakrie kini sedang mengalami resiko gagal bayar (default) atas utang-utangnya. Resiko gagal bayar dari utang Bakrie Group di tahun 2012 disebut mencapai Rp 7,1 triliun dan 275 juta dollar AS.

Setya mengaku dapat maklum jika ada wacana evaluasi pencapresan Golkar yang dilontarkan dari internal partai. Hanya saja, tanpa menyebut angka, setya menyebut elektabilitas Ical sebagai capres terus meningkat. Apalagi, kata dia, masih ada waktu yang panjang yakni sekitar 1,5 tahun untuk terus meningkatkan elektabilitas sampai pemilu digelar.

Setya menambahkan, dalam Rapat Pimpinan Nasional ke IV di Jakarta pada Oktober 2012, tidak akan membahas evaluasi pencapresan Golkar. Pencalonan Ical sebagai capres, kata dia, sudah final seperti keputusan Rapimnas ke III di Bogor.

"Ini menjadi kepentingan kita bersama dan tanggungjawab Partai Golkar untuk menyosialisasi calon kita Pak Aburizal," pungkas Ketua Fraksi Partai Golkar itu.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, wacana evaluasi pencapresan Ical muncul dari kader-kader yang memang menolak sejak awal Ical menjadi capres. "Mereka tidak hadir pada waktu Rapimnas III lalu. Artinya mereka tidak tahu bagaimana proses pengembalian keputusan," katanya.

Tantowi mengakui bahwa elektabilitas Ical memang belum bergerak linier dengan elektabilitas Partai Golkar. Karena itu lah, kata dia, menjadi tugas semua kader Golkar untuk meningkatkan elektabilitas Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com