Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya: Saham Bakrie Tak Ada Kaitan dengan Pencapresan Ical

Kompas.com - 14/09/2012, 18:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan, usaha milik keluarga Aburizal Bakrie alias Ical tidak ada kaitannya dengan pencalonan Ical sebagai presiden di pemilu 2014. Menurut Setya, persiapan dana untuk menghadapi Pilpres 2014 sepenuhnya menjadi tanggung jawab partai.

"Masalah saham (Bakrie Grup) yang melorot, ini tidak ada hubungannya dengan partai. Di dalam partai jelas semua pendanaan partai berjalan dengan baik," kata Setya di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat ( 14/9/2012 ).

Hal itu dikatakan Setya ketika disinggung kabar bahwa perusahaan tambang Group Bakrie kini sedang mengalami resiko gagal bayar (default) atas utang-utangnya. Resiko gagal bayar dari utang Bakrie Group di tahun 2012 disebut mencapai Rp 7,1 triliun dan 275 juta dollar AS.

Setya mengaku dapat maklum jika ada wacana evaluasi pencapresan Golkar yang dilontarkan dari internal partai. Hanya saja, tanpa menyebut angka, setya menyebut elektabilitas Ical sebagai capres terus meningkat. Apalagi, kata dia, masih ada waktu yang panjang yakni sekitar 1,5 tahun untuk terus meningkatkan elektabilitas sampai pemilu digelar.

Setya menambahkan, dalam Rapat Pimpinan Nasional ke IV di Jakarta pada Oktober 2012, tidak akan membahas evaluasi pencapresan Golkar. Pencalonan Ical sebagai capres, kata dia, sudah final seperti keputusan Rapimnas ke III di Bogor.

"Ini menjadi kepentingan kita bersama dan tanggungjawab Partai Golkar untuk menyosialisasi calon kita Pak Aburizal," pungkas Ketua Fraksi Partai Golkar itu.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, wacana evaluasi pencapresan Ical muncul dari kader-kader yang memang menolak sejak awal Ical menjadi capres. "Mereka tidak hadir pada waktu Rapimnas III lalu. Artinya mereka tidak tahu bagaimana proses pengembalian keputusan," katanya.

Tantowi mengakui bahwa elektabilitas Ical memang belum bergerak linier dengan elektabilitas Partai Golkar. Karena itu lah, kata dia, menjadi tugas semua kader Golkar untuk meningkatkan elektabilitas Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com