Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Ingin Gandeng PDI-P pada Pilkada Jatim, Mungkinkah Koalisi "Abang-Ijo" Bakal Terjadi?

Kompas.com - 12/06/2024, 05:38 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan sinyal ingin menggandeng PDI Perjuangan (PDI-P) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2024.

Keinginan PKB agar dapat bermitra dengan PDI-P mencuat setelah enam partai politik (parpol) resmi mengusung pasangan petahana Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Calon pasangan yang akan menjadi lawan PKB.

Wakil Sekretaris Jendral PKB Syaiful Huda mengatakan, kepemimpinan Jawa Timur saat ini memerlukan sosok alternatif di luar Khofifah-Emil Dardak.

Namun demikian, keperluan untuk memunculkan sosok alternatif tersebut tetap membutuhkan kerja sama politik dengan parpol lain, di luar enam parpol pengusung Khofifah-Emil Dardak.

Parpol yang dimaksud ialah PDI-P, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Maka itulah lalu dibutuhkan sosok baru, alternatif, yang saya kira bisa dibangun melalui koalisi PKB-PDI-P, kebetulan ada empat partai yang belum menentukan sikap, ada PDI-P, ada PKS, PPP (dan PKB)," ujar Huda dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (11/6/2024).

Baca juga: Alasan PKB Tak Usung Khofifah pada Pilkada Jatim, Kurang Berprestasi dan Perlu Sosok Alternatif

Dalam Pilkada Jawa Timur 2024, PKB dipastikan akan berseberangan dengan Khofifah.

PKB bahkan blak-blakan mengritik kinerja Khofifah selama lima tahun memimpin Jawa Timur. Kinerja mantan Menteri Sosial (Mensos) itu dianggap kurang berprestasi.

Huda menilai rekam jejak Khofifah tidak lebih bagus dari kinerja gubernur sebelumnya, Soekarwo atau Pakdhe Karwo.

Kinerja Khofifah yang masih dianggap minor, misalnya, kenaikkan Indeks Pembangunan Mansusia (IPM) masyarakat Jawa Timur yang relatif kecil. Khofifah juga dinilai kurang berhasil mengentaskan angka kemiskinan.

"Dan, terobosan program yang dilakukan Khofifah tidak terlalu baik dalam konteks untuk meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kepentingan masyarakat di Jawa Timur," tegas Huda.

Dengan demikian, Huda mengatakan, prestasi Khofifah selama memimpin Jawa Timur dalam lima tahun belakangan ini kurang bagus.

Oleh sebab itu, PKB memerlukan alternatif lain untuk memunculkan kandidat yang dapat bersaing melawan Khofifah selaku petahana.

"Jadi lima tahun ini prestasi Mba Khofifah sebagai provinsi yang sebenarnya punya jumlah penduduk terbesar setelah Jawa Barat, tidak bagus-bagus amat, maka itulah lalu dibutuhkan sosok baru, alternatif," tegas Huda.

Baca juga: Golkar Bela Khofifah Usai Dikritik PKB Kurang Berprestasi Pimpin Jawa Timur

PKB belakangan ini telah melempar sinyal akan mengusung mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Kiai Marzuki Mustamar.

Akan tetapi, PKB sampai sekarang masih menunggu konfirmasi kesediaan Marzuki untuk maju dalam Pilkada Jawa Timur 2024.

Menurut Huda, sosok Marzuki inilah yang menjadi salah satu alternatif sebagai calon pemimpin masyarakat Jawa Timur.

"Kita masih menunggu kesediaan beliau, Kiai Marzuki Mustamar, yang secara tren elektabilitas dan popularitas semakin naik setelah disebut oleh masyarakat Jawa Timur," ungkap Huda.

"Beliau salah satu alternatif kandidat calon gubernur. Jadi kita masih menunggu kesediaan beliau untuk maju di Pilgub Jatim," imbuh dia.

PDI-P dekati Khofifah

Jauh sebelum PKB secara terbuka ingin bermitra dengan PDI-P, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini justru jauh-jauh hari telah mendekati Khofifah.

Dalam konteks inilah, PDI-P menyatakan menghargai dinamika politik di Jawa Timur dengan meninggalkan dinamika politik nasional, terutama pasca-penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Karena itu, PDI-P memilih realistis dengan mendekati Khofifah.

"Tentu saja ketika berbicara kontestasi pilgub, kami sadar sekali logika elektoral di dalam pemilihan gubernur pasti berbeda dengan logika elektoral pilpres. Landskapnya beda, dinamikanya beda, dan kami menghargai itu," kata politikus PDI-P Seno Bagaskara.

Seno mengungkapkan, Ketua DPD PDI-P Jawa Timur Said Abdullah sejak jauh-jauh hari sudah menjalin komunikasi politik dengan Khofifah yang pada intinya adalah keinginan untuk membentuk Koalisi Abang-Ijo.

Baca juga: Tak Musuhi Parpol Apa pun, PKS Terbuka Gandeng PDI-P di Pilkada Jakarta

Adapun abang atau warna merah merepresentasikan kelompok nasionalis. Sedangkan ijo atau warna hijau merepresentasikan kelompok religius.

Dalam komunikasi tersebut, kata Seno, setidaknya ada tiga sosok politisi muda PDI-P yang disodorkan untuk menjadi bakal calon wakil gubernur Khofifah.

Ketiganya yakni Bupati Sumenep Achmad Fauzi atau Cak Fauzi, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau Mas Ipin, dan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.

"Itu kami sampaikan, apabila Bu Khofifah merasa penting untuk kemudian bupati muda ini sebagai wakil gubernur potensial tentu kami menghargai, Pak Said sebagai ketua partai (ketua DPD PDI-P Jawa Timur) sudah menyampaikan itu secara terbuka di dalam beberapa kesempatan," ujarnya.

Terlepas Khofifah saat ini digadang-gadang akan berpasangan dengan Emil Dardak, PDI-P tetap berharap bahwa kadernya bisa dipinang Khofifah, selama parpol pengusung keduanya belum resmi membubuhkan tanda tangan dukungan.

"Kami sepakat di dalam politik sebelum ada tanda tangan rekomendasi yang direkomendasi ketua umum, ini masih sangat mungkin dissenting opinion yang mengubah jalannya komposisi peta politik apa yang terjadi nanti," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com