JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan mengenai semakin parahnya judi online menjadi artikel populer di Kompas.com, Senin (11/6/2024).
Artikel populer selanjutnya terkait dua konsekuensi PDI Perjuangan (PDI-P) apabila mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.
Artikel populer lainnya mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyita ponsel Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDI-P Hasto Kristiyanto.
Berikut ulasan selengkapnya:
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menanggapi peristiwa polwan yang membakar suaminya sesama polisi di Mojokerto, Jawa Timur, akibat kecanduan judi online.
Menurut Muhadjir, peristiwa itu menunjukkan pengaruh judi online yang sudah sangat parah.
"(Pengaruh judi online) sudah sangat parahlah, kita sudah tahulah itu," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Ia pun menyebutkan, sebaiknya perkembangan informasi lebih lanjut ditanyakan langsung kepada Kapolri.
Baca selengkapnya: Soal Polwan Bakar Suami, Menko PMK: Judi Online Sudah Sangat Parah
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, ada dua konsekuensi yang bakal terjadi apabila PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.
Umam menyebutkan, konsekuensi pertama, kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan. PDI-P, kata Umam, perlu menggaet Anies untuk memperkuat kembali posisi politiknya di Jakarta.
“PDI-P kehilangan golden ticket dan dominasinya di politik lokal Jakarta, sehingga butuh kekuatan tambahan untuk berhadap-hadapan dengan pemenang Pemilu 2024,” kata Umam dalam keterangannya, Minggu (9/6/2024).
Pasalnya, hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menunjukkan, PDI-P menempati urutan kedua perolehan suara di DPRD DKI Jakarta dengan 850.174 suara.
Suara terbanyak diraih oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memperoleh 1.012.028 suara.
Sementara itu, Anies dianggap membutuhkan PDI-P untuk menjaga peluangnya kembali maju di pemilihan presiden (pilpres) selanjutnya.
“Anies juga sangat berkepentingan menjaga kartu politiknya agar tetap hidup dan relevan hingga Pilpres 2029,” ujar Umam.
Baca selengkapnya: Pengamat Sebut Ada Dua Konsekuensi jika Anies dan PDI-P Kerja Sama di Pilkada Jakarta
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan, ponsel dan tas miliknya disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Hasto, peristiwa itu terjadi ketika ia tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan suap Harun Masiku yang saat ini menjadi buron, Senin (10/6/2024).
Hasto menuturkan, saat itu ia tengah berada di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK. Kemudian, ajudannya yang bernama Kusnadi dipanggil dengan informasi untuk bertemu dengannya.
“Katanya untuk bertemu dengan saya, tapi kemudian tasnya dan handphone-nya atas nama saya, itu disita,” kata Hasto saat ditemui awak media usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Baca selengkapnya: KPK Sita Ponsel dan Tas Hasto dari Tangan Ajudan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.