Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pihak Hasto Laporkan Penyidik KPK yang Sita Handphone ke Dewas, Tapi Kantor Sudah Tutup

Kompas.com - 10/06/2024, 20:55 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Kusnadi selaku staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyita handphone (Hp) klien mereka ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Penyitaan dilakukan ketika Hasto sedang menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap eks kader PDI-P Harun Masiku, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Laporan disampaikan atas nama Kusnadi yang digeledah oleh penyidik.

“Hari ini melaporkan penyidik atas ketidakprofesionalan melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang milik saudara Kusnadi dan Sekjen PDI-P Mas Hasto Kristiyanto,” kata kuasa hukum Kusnadi dan Hasto, Ronny Talapessy saat ditemui di Gedung KPK lama, Jakarta, Senin (10/6/2024) malam.

Baca juga: KPK Sita Ponsel dan Tas Hasto dari Tangan Ajudan

Menurut Ronny, saat itu Kusnadi tengah duduk di depan lobi Gedung KPK. Semantara, Hasto menjalani pemeriksaan di lantai dua Gedung Merah Putih KPK.

Kusnadi kemudian didatangi penyidik bernama Rossa Purba Bekti yang mengenakan masker dan topi. Ia menyampaikan bahwa Kusnadi dipanggil Hasto.

Anak Hasto itu spontan masuk ke Gedung KPK dan naik ke lantai dua, tempat pemeriksaan dilakukan.

Di lantai dua itulah penyidik menggeledah dan menyita satu Hp milik Kusnadi, dua Hp milik Hasto, dan buku catatan Hasto.

“Di sini kita mau sampaikan bahwa telah terjadi ketidakprofesionalan, karena kami menduga, dengan cara kami sampaikan bahwa Saudara Kusnadi seperti dijebak,” ujar Ronny.

Baca juga: Jadi Saksi Harun Masiku, Sekjen PDI-P Hasto Mengaku Ditinggal Penyidik KPK sampai Kedinginan

Ronny juga menyinggung aturan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebut penyitaan harus menyertakan izin Pengadilan Negeri setempat.

Jika dalam kondisi terpaksa, kata Ronny,  penggeledahan bisa dilakukan besok. Namun, saat itu kondisinya dinilai tidak mendesak.

“Karena saudara Kusnadi ini sedang mendampingi dan tidak dalam keadaan buron atau apa,” tutur Ronny.

Kantor sudah tutup

Ronny yang ditemani Johannes Tobing kemudian masuk ke Gedung KPK lama, tempat Dewas berkantor untuk menyampaikan laporan.

Namun, Gedung KPK lama sudah sepi dan hanya ada security di lantai satu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com