Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Joseph Osdar
Kolumnis

Mantan wartawan harian Kompas. Kolumnis 

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Kompas.com - 04/06/2024, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

INI ada beberapa kalimat yang ditulis Presiden Republik Indonesia ke-6 (2004 - 2014), Susilo Bambang Yudhoyono dalam bukunya berjudul “SBY - Selalu Ada Pilihan - Untuk Pencinta Demokrasi dan Para Pemimpin Indonesia Mendatang“.

Buku ini ditulis tahun 2014, beberapa bulan sebelum ia melepaskan jabatannya.

Di bawah sub judul “Awas, Kekuasaan Itu Menggoda” (halaman 638), Yudhoyono mengatakan seperti berikut ini.

“Berkaitan dengan kekuasaan (power) ini, saya masih harus prihatin dengan fenomena yang sepertinya kurang pas, yang terjadi di negara kita. Apa yang saya maksud?” demikian kata SBY.

“Banyak pejabat di negeri ini yang dengan segala upaya ingin tetap memegang dan memperpanjang kekuasaan yang dimilikinya. Bukan rahasia lagi bahwa tidak sedikit gubernur, bupati, atau wali kota setelah dua kali berkuasa tetap ingin maju lagi sebagai wakil,“ demikian lanjut SBY.

“Ada juga yang dengan getol mempersiapkan istrinya untuk menjadi entah gubernur, bupati atau wali kota. Atau anak kandungnya yang rata-rata masih sangat muda dan nyaris belum memiliki pengalaman dan kapabilitas untuk memimpin daerah,” demikian tunjuk SBY.

“Memang semua ini tidak dilarang oleh undang-undang. Dan setiap orang pun memiliki hak politik untuk menjadi apa saja. Namun, tentu ada norma batas kepatutan yang perlu dianut oleh sebuah masyarakat yang baik (good society),” inilah kata-kata bijak berupa nasihat untuk para pemimpin negeri ini.

Ia tidak menyebut presiden dan tidak mengatakan adanya “usaha dengan segala cara” mendorong diubahnya ketentuan-ketentuan yang ada lewat gerak nepotisme dan kolusif.

Selain soal “tidak patutnya mendorong anaknya yang belum cukup umur menjadi pejabat tinggi”, SBY juga menuliskan tentang adanya rayuan dari pihak-pihak tertentu untuk mendorongnya memperpanjang masa jabatan atau untuk jadi presiden tiga kali masa jabatan.

SBY mengatakan, “beberapa menteri saya (sebaiknya tidak saya sebutkan siapa mereka) pernah diajak bicara oleh empat tokoh internasional, baik itu kepala pemerintahan maupun mantan, yang mengajukan pertanyaan kurang lebih begini.”

“Apa benar Presiden SBY tidak memungkinkan untuk maju kembali atau dipilih kembali?” (Lihat halaman 640 Buku “SBY - Selalu Ada Pilihan - Untuk Pencinta Demokrasi dan Para Pemimpin Indonesia Mendatang).

“Benar. Konstitusi kami memberikan pembatasan masa jabatan seorang presiden dua periode saja,” jawab menteri bersangkutan.

“Bagaimana kalau prestasinya baik. Apakah tidak ada jalan untuk memungkinkan ia dipilih kembali. Saya melihat, sekarang ini, di bawah Presiden Anda, Indonesia memiliki progres yang baik.”

Lalu, SBY bertanya kepada menteri-menteri yang membawa pertanyaan itu. “Lantas apa jawaban Anda?” tanya SBY penasaran.

Para menteri pemerintahan SBY pun menjawab seperti berikut. “Presiden SBY taat konstitusi. Sepanjang yang saya tahu Pak SBY juga tidak berminat untuk maju kembali. Apalagi harus mengubah konstitusi atau pun cara-cara lain.”

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Siap Tarung Lawan Anies, Wasekjen PAN: Jangankan Pilkada, Pilpres Saja Kami Menang

Siap Tarung Lawan Anies, Wasekjen PAN: Jangankan Pilkada, Pilpres Saja Kami Menang

Nasional
Golkar Sebut Duet Anies-Sohibul Bisa Munculkan Poros Baru di Pilkada Jakarta 2024

Golkar Sebut Duet Anies-Sohibul Bisa Munculkan Poros Baru di Pilkada Jakarta 2024

Nasional
BNPT: Teroris 'Bomber' Itu Korban, Bosnya Enggak Mau Jadi Pelaku

BNPT: Teroris "Bomber" Itu Korban, Bosnya Enggak Mau Jadi Pelaku

Nasional
Harun Masiku Disebut Tak Mungkin Buron 4,5 Tahun Tanpa Dibiayai Pihak Tertentu

Harun Masiku Disebut Tak Mungkin Buron 4,5 Tahun Tanpa Dibiayai Pihak Tertentu

Nasional
Kemendesa PDTT dan IFAD Sepakat Lanjutkan Program Pendampingan di Wilayah Timur Indonesia

Kemendesa PDTT dan IFAD Sepakat Lanjutkan Program Pendampingan di Wilayah Timur Indonesia

Nasional
Jokowi Minta Jumlah Dokter Spesialis Ditambah Sebanyak-banyaknya

Jokowi Minta Jumlah Dokter Spesialis Ditambah Sebanyak-banyaknya

Nasional
PAN Akan Tawarkan Zita Anjani untuk Maju Pilkada Jakarta ke Parpol di Luar Poros Anies

PAN Akan Tawarkan Zita Anjani untuk Maju Pilkada Jakarta ke Parpol di Luar Poros Anies

Nasional
Di Hadapan DPR RI, Kepala BNPT Paparkan Capaian Penanggulangan Terorisme Selama 2023

Di Hadapan DPR RI, Kepala BNPT Paparkan Capaian Penanggulangan Terorisme Selama 2023

Nasional
Jokowi: Belum Ada Proyek Strategis yang Dibangun di Barito Timur meski Dekat IKN

Jokowi: Belum Ada Proyek Strategis yang Dibangun di Barito Timur meski Dekat IKN

Nasional
Tangguhkan Upaya Penanggulangan Bencana, Dompet Dhuafa Hadirkan Workshop Temu Relawan di Gorontalo

Tangguhkan Upaya Penanggulangan Bencana, Dompet Dhuafa Hadirkan Workshop Temu Relawan di Gorontalo

Nasional
Kepala BNPT Sebut Indonesia 'Zero Terrorist Attack' Sepanjang 2023 hingga Juni 2024, tapi Tak Boleh Lengah

Kepala BNPT Sebut Indonesia "Zero Terrorist Attack" Sepanjang 2023 hingga Juni 2024, tapi Tak Boleh Lengah

Nasional
Komarudin: Kalau Jokowi Dorong Ahmad Luthfi Silakan, PDI-P Pasti Calonkan Orang

Komarudin: Kalau Jokowi Dorong Ahmad Luthfi Silakan, PDI-P Pasti Calonkan Orang

Nasional
Demi 'Golden Ticket', PKS Harap PDI-P Mau Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Demi "Golden Ticket", PKS Harap PDI-P Mau Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Nasional
Polri Diminta Segera Tangkap 4 Bandar Besar Judi 'Online' yang Sudah Terdeteksi

Polri Diminta Segera Tangkap 4 Bandar Besar Judi "Online" yang Sudah Terdeteksi

Nasional
Pemerintah Pasrah Data PDN Diretas, Pengamat: Tak Bisa, Harus 'Do Something'

Pemerintah Pasrah Data PDN Diretas, Pengamat: Tak Bisa, Harus "Do Something"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com