Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sebut Intens Komunikasi dengan Sri Mulyani sejak 2 Bulan

Kompas.com - 31/05/2024, 12:44 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyebut bahwa komunikasi intens sebenarnya sudah dilakukan selama dua bulan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan jajaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna menyiapkan proses transisi pemerintahan.

Hal itu disampaikan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronsasi sekaligus Bendahara Umum Partai Gerindra, Tommy Dijawandono usai melakukan pertemuan dengan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Menurut Tommy, komunikasi yang dilakukan antara Gugus Tugas dan Kemenkeu selama ini berjalan dengan baik. Sehingga diharapkan terus berjalan dengan baik ke depannya guna mengawal transisi pemerintahan.

“Ini kami sudah berhubungan secara intens mungkin dalam dua bulan terakhir dan ini adalah formalisasi dari proses tersebut,” ujar Tommy dikutip dari Kompas TV, Jumat.

Baca juga: Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Kemudian, Tommy yang mendapat amanat membidangi ekonomi dan keuangan dalam Gugus Tugas Sinkronisasi menegaskan bahwa tim dan pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen memegang prinsip kehati-hatian terkait penyusunan anggaran untuk menjaga fiskal.

“Kami di Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mengikuti segala siklus APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang sedang berlangsung dengan prinsip kehati-hatian fiskal tadi. Itu saya rasa hal yang penting bahwa message itu kita ingin sampaikan,” katanya.

Sementara itu, merespons kedatangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa dia dan jajaran di Kemenkeu siap membantu mengawal proses transisi pemerintahan dari sisi ekonomi dan keuangan sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami di Kemenkeu, saya sendiri Menteri Keuangan terus diminta oleh Bapak Presiden Jokowi dan ini sudah diketetahui Bapak Presiden Jokowi bahwa akan ada pertemuan, Beliau menyampaikan baik dan untuk terus diintensifkan koordinasi dan komunikasi,” ujar Sri Mulyani, Jumat

Baca juga: Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Kemudian, Sri Mulyani mengatakan bahwa komunikasi dan koordinasi dengan Gugus Tugas Sinkronisasi telah berjalan selama ini.

Menurut Sri Mulyani, memang diperlukan komunikasi dan koordinasi untuk menampung program-program baru dari pemerintahan selanjutnya dalam momen penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 saat ini. Sehingga, prinsip kehati-hatian tetap jadi perhatian utama.

“Dalam proses penyusuan RAPBN 2025 tentu diperukan suatu komunikasi, koordinasi dan singkronisasi agar dalam APBN 2025 bisa menampung aspirasi program-program baru namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan confident dari berbagai stakeholder,” katanya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa Kemenkeu berkomitmen untuk terus mengawal agar proses penyusunan APBN dan menjaga APBN yang sedang berjalan semuanya bisa berjalan dengan baik

Sebab, menurut dia, transisi pemerintahan secara tradisi harus tetap juga untuk menciptakan momentum kemajuan.

Sebagaimana diketahui, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal dilakukan pada 20 Oktober 2024.

Baca juga: Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa Agung Terbitkan Edaran Larang Jajarannya Main Judi 'Online'

Jaksa Agung Terbitkan Edaran Larang Jajarannya Main Judi "Online"

Nasional
Kejagung Ajukan Banding Vonis Achsanul Qosasi di Kasus Korupsi BTS

Kejagung Ajukan Banding Vonis Achsanul Qosasi di Kasus Korupsi BTS

Nasional
Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Demokrat: Kita Harus Sambut Baik

Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Demokrat: Kita Harus Sambut Baik

Nasional
Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Nasional
Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Nasional
Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Nasional
PDN Kena 'Ransomware', Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

PDN Kena "Ransomware", Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

Nasional
Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Nasional
PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

Nasional
Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Nasional
Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Nasional
Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Nasional
Publik Dirugikan 'Ransomware' PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Publik Dirugikan "Ransomware" PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com