Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Kompas.com - 29/05/2024, 19:27 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Irfan Kamil

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Biduan Nayunda Nabila Nizrinah mengaku pernah meminta mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk membayar cicilan apartemennya.

Pengakuan itu disampaikan Nayunda saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan terdakwa SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Mulanya, hakim ketua Rianto Adam Pontoh mendalami penerimaan fasilitas yang didapatkan Nayunda dari Kementan.

Ketika dicecar hal itu, Nayunda mengaku tidak menerima fasilitas dari Kementan. Meski demikian, ia juga mengaku pernah meminta tolong ke SYL selaku Mentan kala itu.

"Yang dari uang kementerian ya, pertanian, gaji saudara itu, apakah ada lagi saudara terima fasilitas dari Kementerian Pertanian," tanya Rianto.

Baca juga: Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

"Kalau fasilitas tidak ada sih, Pak. Cuman saya pernah minta tolong langsung ke Pak Menteri (SYL)," jawab Nayunda.

"Pak Menteri?" kata Rianto.

"Iya," kata Nayunda singkat.

Mendengar adanya permintaan pertolongan, Rianto kemudian mendalami dengan mengajukan pertanyaan pertolongan apa yang dimaksud Nayunda.

Nayunda lantas menjawab bahwa pertolongan yang dimaksud ialah meminta agar SYL membayar cicilan apartemennya.

"Apa, apa yg saudara minta tolong ke Pak Menteri?" kata Rianto.

"Untuk pembayaran cicilan apartemen sih Pak saat itu," ungkap Nayunda.

"Membayar cicilan aparteman?" ujar Rianto.

Baca juga: Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

"Iya," jawab Nayunda lagi.

"Oke, enggak apa-apa, dibantu kan?" tanya Rianto lagi.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Nasional
Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Nasional
Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut 'Klaim' Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut "Klaim" Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Nasional
Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Nasional
Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Nasional
Tercatat 80.000 Anak Main Judi 'Online', Fahira Idris: Ini Harus Jadi 'Concern' Negara

Tercatat 80.000 Anak Main Judi "Online", Fahira Idris: Ini Harus Jadi "Concern" Negara

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Nasional
Litbang 'Kompas': Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Litbang "Kompas": Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Nasional
BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

Nasional
Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Nasional
Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Nasional
Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Nasional
Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Nasional
Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Nasional
SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com