Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Kompas.com - 29/05/2024, 16:22 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Situasi politik saat ini dianggap menjadi momen yang tepat buat mengasah kemampuan dan naluri politik bagi 2 petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo, supaya siap jika partai melakukan regenerasi kepemimpinan.

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, saat ini PDI-P sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Sebab, meski PDI-P memenangi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, perolehan suara mereka menurun dari 2019.

Selain itu, PDI-P juga kalah dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hal itu membuat partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu mencetak hasil kurang sempurna dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional


Di samping itu, posisi politik PDI-P terhadap pemerintahan mendatang yang akan dipimpin Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga diperkirakan tidak mudah.

Apalagi hubungan antara PDI-P dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Gibran merenggang akibat persaingan dalam Pilpres 2024. Padahal, PDI-P menjadi pendukung utama Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019, serta Gibran saat Pilkada Solo 2020.

"Ini momen yang pas saya kira untuk membuat seorang Puan atau mas Prananda menjadi besar sebagaimana pendahulunya ya, ibu mereka, ibu Mega, kakek mereka Soekarno," kata Agung dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Selasa (28/5/2024).

Agung mengatakan, justru di masa-masa sulit menjadi ruang bagi para politikus mengasah kemampuan dan nalurinya.

Baca juga: Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

Dia mencontohkan ketika Soekarno lengser digantikan oleh Soeharto, saat itu anak-anaknya, termasuk Megawati, juga terdampak.

Megawati pun menemukan momentum dan menjadi salah satu politikus yang diperhitungkan ketika aktif di PDI pada masa pemerintahan Orde Baru, sampai akhirnya Presiden Soeharto berhenti akibat gelombang protes Reformasi pada 1998.

Selain itu, Megawati juga sudah membuktikan dia bisa mempertahankan keberadaan PDI-P yang sempat menjadi oposisi dan berada di dalam pemerintahan.

"Karena orang-orang besar yang saya sebutkan tadi besar dan lahir karena turbulensi hebat ya di dalam negeri. Bahkan punya 'ancaman-ancaman' dari luar juga," ucap Agung.

Baca juga: Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang Tidak Bekerja untuk Rakyat, Out

"Jadi kalau memang mau melahirkan pemimpin besar lagi ya PDI-P saya kira ini momen yang pas," sambung Agung.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P seluruh Indonesia meminta kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum PDI-P pada periode 2025-2030.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani saat membacakan rekomendasi eksternal dalam penutupan rakernas kelima PDI-P, Minggu (26/5/2024).

Permintaan DPD itu merupakan poin ke-17 dalam rekomendasi eksternal rakernas.

Baca juga: Megawati: Mungkin Tampangku Cantik, Pintar, Ratunya PDI-P, tapi Aku Ya Ratu Preman Lho...

"17. Rakernas V Partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof. DR Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025," kata Puan di lokasi rakernas, Ancol, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com