Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo enggan mengomentari kritik yang dialamatkan kepada pemerintah dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P pekan lalu.

Ia menyampaikan, kritik itu disampaikan di internal partai ketika Rakernas berlangsung. Oleh karenanya, ia tidak ingin mengomentari hal tersebut.

"Saya kira itu adalah internal partai, jadi internal PDI Perjuangan. Saya tidak akan mengomentari," kata Jokowi usai hadir dalam acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

Baca juga: Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Adapun dalam Rakernas V PDI-P, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sempat melayangkan kritik untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kritik itu berkaitan dengan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), revisi Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi dan UU Penyiaran, serta soal pemimpin otoriter-populis.

Baca juga: Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Terkait kondisi MK yang saat ini disebut-sebut melanggengkan dinasti politik, sejumlah kader meneriakkan nama Presiden Jokowi. Kepala Negara dianggap menjadi sosok penyebab kondisi Mahkamah Konstitusi (MK) seperti saat ini.

"Ini yang salah siapa hayo, hayo?" tanya Megawati.

Mendengar pertanyaan tersebut, sejumlah kader PDI-P justru meneriakkan nama Presiden Jokowi.

"Jokowi," teriak peserta.

Megawati meminta kader berteriak lebih kompak dan keras untuk menunjukkan kesolidan partai.

Di kesempatan yang sama, Ketua Bidang Politik DPP PDI-P Puan Maharani sempat menitikkan air mata saat meminta maaf terkait perilaku kader PDI-P yang menyimpang dari etika politik pada Pemilu 2024.

Baca juga: Coba Itung Utang Negara, Megawati: Wow Gimana Ya, Kalau Tak Seimbang Bahaya Lho

Puan tak menyebut nama kader yang ia singgung tersebut. Ia hanya bilang bahwa perilaku kader itu bertentangan dengan ideologi partai dan melanggar konstitusi.

PDI-P menyampaikan, Rakernas V Partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai sehubungan dengan tragedi itu.

"Agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali," ungkap Puan.