PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Digelar Tahun Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fernita Jubahar Amirsyah mengatakan, agenda muktar untuk pergantian pimpinan PPP bakal berlangsung 2025.

Dia menyebut, dalam Rapat Pimpinan IX PPP di Banten pada 7 Juni 2024, 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP telah menyepakati keputusan itu.

“Muktamar sepakat diselenggarakan sesuai periode AD/ART yaitu tahun 2025. Hal ini menepis seluruh isu atau dorongan muktamar dipercepat,” ujar Fernita dalam keterangannya, Senin (17/6/2024).

Dia lantas menjelaskan bahwa mekanisme pergantian pimpinan PPP tidak boleh dilakukan serampangan.

Baca juga: Langkah Menyelamatkan PPP Kembali Masuk ke Parlemen

Pasalnya, muktamar harus dimulai dengan rangkaian rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan musyawarah kerja nasional (mukernas).

“Sebelumnya lagi harus rapat pengurus harian DPP untuk menentukan mukernas atau rapimnas tersebut,” kata Fernita.

Terakhir, dia kembali mengingatkan agar PPP solid di bawah kepemimpinan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

Menurut dia, soliditas itu merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh agar PPP bisa bekerja optimal menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Baca juga: PPP Tak Lolos ke Parlemen Buntut Gagap Menghadapi Perubahan Pemilih

Dia juga mengatakan, yang dibutuhkan PPP saat ini adalah kesamaan pandang antar para politikus seniornya untuk menata berbagai strategi politik ke depan.

“Insya Allah dengan bersatu, maka PPP siap kembali menghadapi Pemilu 2029 lebih baik lagi,” ujarnya.

Diketahui, PPP kemungkinan besar bakal hengkang dari Senayan setelah gugatan sengketa pemilihan legislatif (pileg) 2024 ditolak semuanya oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu, Mardiono disebut sudah menyampaikan permintaan maaf atas kegagalan PPP mendapatkan kursi DPR RI.

Hal serupa juga dinyatakan oleh politikus PPP sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno menyadari bahwa perannya di PPP tak cukup membantu menaikan elektabilitas partai politik (parpol) tersebut pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi