Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Percepat Integrasi Beragam Layanan, Presiden Jokowi Luncurkan GovTech “INA Digital”

Kompas.com - 27/05/2024, 14:35 WIB
Ikhsan Fatkhurrohman Dahlan,
A P Sari

Tim Redaksi

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memaparkan, pemilihan Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) untuk menjalankan INA Digital, didasarkan pada portfolio digital yang kuat.

Baca juga: Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Hal itu terbukti dengan berbagai layanan pemerintahan digital yang sebelumnya sudah menjadi produk unggulan mereka. Oleh karena itu, kata Erick, penugasan tersebut adalah pilihan yang tepat, karena ke depannya dapat mendorong daya saing BUMN di sektor digital.

INA Digital memastikan untuk mengedepankan kemudahan bagi masyarakat tanpa komplikasi yang rumit. Hal ini juga menjadi perbaikan atas proses bisnis yang terpadu, transparan, dan terukur agar semua layanan bagi masyarakat bisa tepat sasaran.

“Peluncuran ini merupakan langkah awal bagi kami untuk terus bekerja keras lagi beberapa bulan ke depan untuk bisa memimpikan dan melakukan bahwa pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat itu nyata. Jadi tidak hanya slogan, tetapi sesuatu yang bisa diimplikasikan,” ujar Erick.

Di tahap awal, INA Digital akan berkolaborasi dengan sembilan kementerian/lembaga untuk mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas aplikasi SPBE Prioritas.

Baca juga: Peruri Punya Logo Baru, Siap Jalani Tugas sebagai GovTech Indonesia

Sektor ini, diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital, transaksi keuangan negara, aparatur negara, Portal Layanan Publik, Satu Data Indonesia, dan kepolisian.

Sembilan sektor prioritas tersebut dipilih langsung oleh Jokowi untuk diakselerasi keterpaduannya berdasarkan kesiapan rencana, infrastruktur, dan eksistensi penggunaannya.

Lebih lanjut, keterpaduan layanan digital yang efektif dapat menjadi terobosan penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang sederhana, mudah, cepat, dan transparan.

Oleh karena itu, pemerintah bertekad menghadirkan satu portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang menjadi rujukan masyarakat untuk menjawab kebutuhan pada perjalanan hidup setiap masyarakat.

Baca juga: INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Hal tersebut dimulai dari pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, informasi layanan jika sakit, pergantian alamat, akses dan informasi bantuan sosial, dan masih banyak lagi.

Tentang INA Digital

INA Digital, bagian dari Peruri, adalah penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia yang diresmikan Presiden Jokowi pada 27 Mei 2024.

Hal tersebut sesuai amanat pemerintah kepada Peruri sebagai GovTech Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

INA Digital berperan menjadi akselerator transformasi layanan digital pemerintah untuk mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com